TAKALAR,Pantau24jam.com – Dalam upaya mengawal aspirasi masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar mengunjungi Gedung DPR RI di Jakarta untuk menyerahkan data pendukung terkait permasalahan lahan antara warga dan TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, didampingi anggota Komisi I DPRD Takalar. Rombongan diterima oleh anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal (Dg. Ical), pada 11 Februari 2025, lalu
Anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah data pendukung terkait kepemilikan lahan warga yang bersertifikat hak milik (SHM) namun bertumpang tindih dengan sertifikat hak pakai milik TNI AU.
“Kami sudah menyerahkan beberapa data pendukung, dan Pak Syamsu Rizal akan berupaya mengomunikasikan permasalahan ini dengan Kepala Staf Angkatan Udara. Sebab, ada sertifikat hak milik warga yang tumpang tindih dengan sertifikat hak pakai TNI AU,” ujarnya.
Selain aspek hukum, Ahmad Sabang juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi timbul akibat sengketa lahan ini.
“Dampak sosialnya cukup besar. Jika TNI AU melarang warga melintasi wilayah yang diklaim, saya khawatir bisa terjadi gesekan antara masyarakat dan aparat. Selain itu, pembatasan akses akan sangat mengganggu aktivitas ekonomi ratusan kepala keluarga yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan pembudidaya rumput laut di sekitar area tersebut,” jelasnya.
DPRD Takalar berharap Komisi I DPR RI dapat membantu mencarikan solusi yang adil bagi warga serta mencegah potensi konflik di lapangan.
(Al)
