Ketua DPW KPPHMRI Papua, Adv. Frans Mandowen, SH, menyatakan bahwa lemahnya tindakan dari pihak kepolisian menunjukkan kegagalan Polri dalam menegakkan hukum di Papua. “Fenomena ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Papua. Bandar togel seperti Hartono terus beroperasi tanpa hambatan, bahkan terkesan dilindungi oleh oknum tertentu. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum,” tegasnya.
Karena itu, DPW KPPHMRI Papua meminta pihak TNI untuk mengambil langkah tegas jika Polri terbukti gagal atau sengaja membiarkan praktik ilegal ini terus berlangsung. “Atas nama rakyat Indonesia, kami meminta institusi yang memiliki kewenangan menjaga keamanan negara, seperti TNI, untuk turun tangan. Kami juga meminta Kodam 18 Kasuari bersama jajaran Kejaksaan untuk segera mengambil langkah hukum guna menghentikan aktivitas ini secara menyeluruh,” ujar Frans Mandowen.
Menurut DPW KPPHMRI, aktivitas perjudian togel di Papua tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya dugaan perlindungan dari oknum-oknum tertentu yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.
“Jika Polri tidak mampu, maka kami mendesak lembaga lain yang kredibel, seperti TNI dan Kejaksaan, untuk mengambil alih dan menunjukkan keberpihakan mereka pada keadilan dan masyarakat kecil,” lanjutnya.
