Sorot

Krisis Akuntabilitas? F-KRB Minta Audit Studi Tour Dinas Pertanian Barru

2
×

Krisis Akuntabilitas? F-KRB Minta Audit Studi Tour Dinas Pertanian Barru

Share this article
Krisis Akuntabilitas? F-KRB Minta Audit Studi Tour Dinas Pertanian Barru
Krisis Akuntabilitas? F-KRB Minta Audit Studi Tour Dinas Pertanian Barru

Pantau24jam.com– Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Sulawesi Sleatan mengikuti studi tour komparatif di Bandung dengan anggaran mencapai Rp 700 juta.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Barru Ahmad menuturkan bahwa program studi komparatif ini sudah direncanakan sejak tahun lalu.

banner 325x300

“Penyuluh mengikuti studi komparatif sudah direncanakan sejak tahun lalu,” jelasnya saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pribadinya, Selasa (22/10/2024).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para penyuluh dalam melaksanakan tugas sebagai pembina dan pendamping petani.

Dengan demikian, diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh mampu menguasai dan mengadopsi teknologi produktif, sehingga produktivitas pertanian di Barru bisa meningkat.

Studi komparatif tersebut diikuti oleh 100 peserta, yang terdiri dari penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, petugas Cybert BPP, dan pendamping.

“Untuk anggaran yang kami gunakan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Barru kurang lebih Rp 700 juta,” jelasnya lebih lanjut.

Menyoroti hal tersebut, Forum Koalisi Rakyat Bersatu (F-KRB) menilai ada indikasi pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Studi Tour Dinas Pertanian Barru tersebut.

Menurut F-KRB, penggunaan dana sebesar Rp 700 juta untuk sebuah studi komparatif dengan jumlah peserta 100 orang dinilai tidak wajar dan terlalu besar.

“Angka ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kegiatan serupa di daerah lain yang hanya memerlukan anggaran jauh lebih kecil. Kami mencurigai adanya pemborosan yang merugikan masyarakat,” ujar Ketua F-KRB, Darwis, Rabu (23/10/2024).

F-KRB meminta penjelasan detail terkait komponen biaya yang dikeluarkan selama studi, seperti biaya transportasi, akomodasi, hingga pelatihan.

“Jika tidak ada rincian yang jelas, ini bisa dianggap sebagai pengelolaan dana yang tidak efisien dan berpotensi merugikan negara,” tambahnya.

Tidak hanya itu, F-KRB juga menyoroti kurangnya transparansi Dinas Pertanian dalam mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 juta tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *