Meskipun telah ada surat yang dilayangkan oleh Pokja Wartawan KBB kepada KPU, audiensi hanya dihadiri oleh Ketua KPU tanpa didampingi jajarannya, termasuk bagian keuangan. Hal ini menimbulkan kecurigaan mengenai keterbukaan lembaga tersebut.
“Anggaran Rp51 miliar dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, kebutuhan KPPS (17.934 personel), sarana dan prasarana TPS, kebutuhan logistik, serta honor petugas TPS”, jelas Rifqi.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran ini diawasi oleh tim inspektorat pusat serta Badan Pengawasan Keuangan (BPK).
Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, menyatakan bahwa sebagai bagian dari masyarakat, media memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.
“Kami adalah rakyat, ada untuk rakyat. Sudah seharusnya KPU bersikap transparan, jangan terkesan ‘Menutup Diri’ dengan keterangan yang tidak jelas,” tegasnya.
Ia juga berharap agar KPU dan media dapat bersinergi untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik dan transparan.
M. Ridho, Dewan Perwakilan Pusat Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), menambahkan,
“Keterbukaan anggaran adalah hal yang fundamental. KPU sebagai lembaga negara harus mampu menunjukkan integritas dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran publik”, ungkapnya.
Transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban, terlebih dalam konteks pemilu yang menjadi fondasi demokrasi. Tambahnya
“Kami akan terus mengawal hal ini agar hak publik untuk mengetahui penggunaan dana negara dalam penyelenggaraan Pilkada dapat terpenuhi dengan baik”, tegasnya.
Narasumber Pewarta: Tim Pokja Wartawan KBB
Editor: Toni/Liesnaegha
Post Views: 6
