Dari hasil pengaduan yang dibuka secara terbuka akan dilakukan plotting oleh BPN bersama TIM untuk menunjukkan dan Verifikasi subyek dan Objek lahan HGU sesuai dengan data yang dimiliki oleh PTPN 1 dan warga yang mengklaim supaya sesuai dengan regulasi dan norma hukum yang berlaku.
Selanjutnya Pemerintah Daerah Kab. Takalar bersama PTPN 1 akan menyusun program pemberdayaan masyarakat sekitar lahan PTPN 1 untuk mensejahterakan masyarakat lokal, sehingga warga sekitar merasakan manfaat yang lebih signifikan dari kehadiran PTPN.
Pj. Bupati menyampaikan bahwa setelah pertemuan ini akan dilaksanakan pertemuan lanjutan bersama Pemda dan stakeholder dengan mengundang warga yang selama ini mempermasalah lahan HGU PTPN.
(Al)
