Breaking News

Polresta Banyuwangi Gelar Rakor Lintas Stakeholder Untuk Pengamanan WWF di Bali

0
×

Polresta Banyuwangi Gelar Rakor Lintas Stakeholder Untuk Pengamanan WWF di Bali

Share this article
Polresta Banyuwangi Gelar Rakor Lintas Stakeholder Untuk Pengamanan WWF di Bali
BANYUWANGI – pantau24jam.com. Polresta Banyuwangi Polda Jatim melakukan rapat koordinasi dengan lintas stakeholder untuk mematangkan persiapan pengamanan World Water Forum (WWF) di Bali.

Rakor tersebut dihadiri TNI Kodim 0825 Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, ASDP, PLN, Angkasa Pura, BPBD, Satpol PP, Kesbangpol dan Dinas Pariwisata serta instansi terkait lainnya itu berlangsung di Aula Rupatama Wira Pratama Polresta Banyuwangi. Rabu, 8/4/2024.

banner 325x300

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Haryono mengatakan forum Internasional World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Provinsi Bali pada 18-25 Mei 2024 dalam rangka pengamanan World Water Forum (WWF) ke 10 Tahun 2024 di Bali, Polresta Banyuwangi menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

“Khususnya di pelabuhan – pelabuhan seperti pelabuhan ASDP Ketapang, Pelabuhan Marina Boom dan pelabuhan-pelabuhan kapal rakyat kita optimalkan patrolinya”, ujar Kapolresta.

Selain Bali ada dua wilayah yang dilibatkan jadi penyangga kegiatan WWF. Dua wilayah itu adalah Jawa Timur dan NTB.

“Kami minta kerjasamanya para kepala instansi koordinasi intensif demi suksesnya agenda international yang sangat penting ini”, kata Kombes Pol Nanang.

Pihaknya juga mengajak para Pokdarwis kelompok nelayan untuk pengetatan pengamanan laut Selat Bali. Sebab itu menjadi gerbang penghubung Jawa Bali.

“Kapolsek yang mempunyai pelabuhan rakyat maka lakukan pengecekan ketat terhadap orang, barang maupun kendaraan. Segala bentuk potensi ancaman seperti terorism, unjuk rasa harus kita cegah sejak dini guna suksesi acara ini,” pintanya.

Kapolres Banyuwangi menjelaskan bahwa pihaknya telah menempatkan personel Satpolairud Polresta Banyuwangi, didukung oleh Satsamapta Polresta Banyuwangi dan Polsek setempat serta instansi terkait untuk melaksanakan KRYD dalam pengamanan jalur transportasi Laut.

“Hal ini membutuhkan pengawasan terhadap sasaran operasi baik orang maupun barang yang berpotensi mengganggu Kamtibmas”, jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *