Pantau24jam.com– Tindakan Cawabup Bone, Andi Irwandi Natsir, yang memblokir akses WhatsApp wartawan media ini menunjukkan sikap yang meragukan bagi seorang calon wakil.
Pasalnya, Andi Irwandi Natsir menunjukkan kecenderungan untuk menghindar dari pertanyaan kritis mengenai isu-isu penting, seperti soal tilang dengan menggunakan plat gantung.
Sikap Cawabup Bone, Andi Irwandi Natsir ini jelas menjadi pertanda bahwa ia mungkin tidak siap untuk menjalani tantangan dan tanggung jawab yang akan datang.
Jika Andi Irwandi Ntasir, yang seharusnya berkomitmen untuk mendengarkan suara rakyat dan terbuka terhadap kritik, sudah memilih jalan defensif saat masa pencalonan, bagaimana jika ia terpilih?
Dalam dunia politik yang sarat dengan opini publik dan tuntutan akuntabilitas, tindakan memblokir wartawan ini dapat dianggap sebagai sinyal bahwa ia tidak memiliki ketahanan mental yang diperlukan untuk memimpin.
Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis bisa menjadi indikator buruk bagi masa depannya dalam memimpin Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
“Jika baru jadi calon saja sudah menghindar dari pertanyaan media, bagaimana bisa dia diharapkan untuk menghadapi isu-isu yang lebih besar dan kompleks di pemerintahan?” ujar Hamid, seorang penggiat media sosial, saat ditanya tentang tindakan Andi Irwandi pada Kamis (10/10/2024).
Pernyataan ini menggambarkan keprihatinan yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Mereka mengharapkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi untuk masa depan, tetapi juga berkomitmen untuk mendengarkan dan merespons kekhawatiran publik.
Sebagai calon wakil bupati, Andi Irwandi Natsir seharusnya menyadari bahwa keterbukaan dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Jika ia ingin menjadi pemimpin yang mampu menangani tantangan di masa depan, langkah pertama yang harus diambil adalah bersikap terbuka dan siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, bukan justru menghindar dari tanggung jawab.
Menghindar dari tanggung jawab justru akan menciptakan kesan negatif dan merugikan citranya di mata masyarakat.
“Jadi bukan saja soal calon, tapi seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan, seperti ASN, birokrat, anggota DPR, aparat penegak hukum, TNI-Polri, dan mereka yang hidupnya dibiayai dari uang rakyat, tidak semestinya menutup diri dari hubungan komunikasi dengan rakyat, apalagi sampai memblokirnya,” pungkas Hamid.
