Badan Pemantau Sudan Selatan:  Gencatan Senjata Terancam

Badan Pemantau Sudan Selatan:  Gencatan Senjata Terancam


Badan pemantau perjanjian gencatan senjata Sudah Selatan menyatakan pertempuran maut terbaru antara dua faksi SPLA-In Opposition (SPLA-IO) di negara bagian Nil Hulu dan Unity mengancam perdamaian yang rapuh di negara itu.

Berbicara dalam pertemuan komite teknis mekanisme pemantauan di Juba, Selasa (27/4), Asrat Denero Amad, ketua Mekanisme Verifikasi dan Pemantauan Pengaturan Keamanan Transisi Gencatan Senjata, mengatakan ketegangan antara sebuah faksi yang bersekutu dengan Simon Gatwich dan pasukan yang setia kepada Wakil Presiden Pertama Riek Machar telah bertempur di Unity dan Nil Hulu sejak 11 Februari.

Bacaan Lainnya

“Bentrokan bersenjata antara para penandatangan perjanjian perdamaian secara signifikan telah merusak gencatan senjata permanen. Ada ketegangan di negara bagian Unity sejak lokasi penahanan Mirmir diserbu pada 11 Februari oleh unsur-unsur Kit-Gwang dan kelompok pemuda bersenjata yang kabarnya dihasut oleh Komisaris Kabupaten Koch,” kata Amad kepada VOA.

Pertempuran meluas ke kabupaten Mayendit dan Leer, di mana pasukan SPLA-IO dikabarkan diserang oleh Komisaris Kabupaten Koch dan Mayendit, kata Amad.

Serangan lain terjadi di negara bagian Khatulistiwa Barat oleh kelompok oposisi Front Keselamatan Nasional yang dipimpin Thomas Cirilo, yang menolak menandatangani kesepakatan damai 2018. Ketegangan tetap tinggi di kabupaten Tambura di negara bagian itu, di mana pertempuran yang dimulai pada tahun 2021 membuat hampir 80 ribu warga sipil mengungsi.

Kolonel Lam Paul Gabriel, juru bicara SPLA-IO faksi Machar, sependapat bahwa gencatan senjata terancam. Tetapi ia menuduh pasukan pemerintah yang dikendalikan Presiden Salva Kiir melanggar gencatan senjata dengan menyerang posisi-posisi SPLA-IO di negara bagian Unity dan Nil Hulu.

Misi PBB di Sudan Selatan dalam sebuah pernyataan hari Senin menyebutkan sedikitnya 72 warga sipil tewas dan 64 perempuan dewasa dan remaja diperkosa antara Februari dan April di Kabupaten Leer, negara bagian Unity.

Pemimpin UNMISS Nicholas Haysom mengatakan pelanggaran HAM didokumentasikan selama meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemuda bersenjata dari Kabupaten Koch dan Mayendit. [uh/ab]