Pantau24jam.com, Dunia, – Presiden Joko Widodo dalam pidato virtual di Sidang Majelis Umum ke-76 PBB menyatakan bahwa kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang.
Padahal, menurutnya, semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi “no one is safe until everyone is” [tidak ada yang aman sampai semua orang aman].
“Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” imbuh Jokowi yang berpidato dari Istana Bogor Kamis pagi (23/9), seperti yang dimuat laman Sekretariat Kabinet RI, Kamis (23/9).
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, Kamis (23/09/2021) pagi WIB.
Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta para pemimpin dunia untuk berjanji memvaksinasi setidaknya 70% populasi global hingga September tahun depan.
Tetapi sebuah penelitian menunjukkan, negara-negara kaya masih menyimpan surplus vaksin, banyak di antaranya segera terbuang (kedaluwarsaMenggunakan pesawat ke Iran musim panas ini, Bahar sangat senang melihat ayahnya untuk pertama kali dalam empat tahun.
Bahar tidak tahu virus corona akan melanda negara itu – dan keluarganya – dalam gelombang kedua yang mematikan.
Pertama adalah seorang teman keluarga, yang terinfeksi ketika sedang mempersiapkan pernikahan putranya dan meninggal setelahnya.
Kemudian paman ayahnya, diikuti bibi tertuanya. Infeksi dan bahaya Covid-19 begitu dekat dengan lingkungan Bahar.
Bahar sangat mencemaskan neneknya yang hanya mendapat satu dosis vaksin dan masih menunggu yang kedua.
Sementara Bahar yang berusia 20 tahun dan tinggal di AS, telah divaksinasi pada bulan April lalu.
Meskipun dia tahu agak terlindungi, Bahar menghabiskan hari-hari terakhir perjalanannya di rumah ayahnya dengan kekhawatiran tentang siapa yang akan diserang virus selanjutnya.
Beberapa anggota keluarganya telah divaksinasi di negara yang persediaannya rendah.
Segera setelah kembali ke AS, Bahar mendengar kabar ayahnya sakit – jatuh dan lumpuh karena ketakutan.
“Ini seperti rasa bersalah kami orang yang selamat,” katanya.
“Saya meninggalkan Iran dalam keadaan baik-baik saja, benar-benar sehat hanya karena saya mendapat dua suntikan vaksin Pfizer.”
Ayahnya berangsur pulih tetapi banyak kerabat yang lebih tua tidak. “Aku merasa sangat bersalah mengetahui itu.”
Lebih dari 3.500 juru vaksinasi dikerahkan untuk menyuntik 800.000 penduduk Bhutan.
Ketidakseimbangan pasokan vaksin ini terpampang dalam statistik yang mencolok.
Lebih dari separuh dunia belum menerima bahkan untuk satu dosis vaksin Covid-19.
Menurut Human Rights Watch, 75% vaksin Covid telah dikirim ke 10 negara.
The Economist Intelligence Unit telah menghitung bahwa setengah dari semua vaksin yang dibuat sejauh ini telah mencapai 15% dari populasi dunia.
Negara-negara terkaya di dunia memberikan suntikan 100 kali lebih banyak daripada yang termiskin.
Pada Juni lalu, anggota G7 – Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat – berjanji untuk menyumbangkan satu miliar dosis ke negara-negara miskin hingga tahun depan.
“Saya tersenyum saja saat mendengar itu,” kata Agathe Demarais, penulis utama laporan terbaru tentang pasokan vaksin global di Economist Intelligence Unit dan mantan diplomat.
Lebih dari 3.500 juru vaksinasi dikerahkan untuk menyuntik 800.000 penduduk Bhutan.
“Saya sering melihat ini. Anda tahu, itu tidak akan pernah terjadi.”
Inggris menjanjikan 100 juta vaksin dari total sumbangan itu, dan sejauh ini telah memberikan di bawah sembilan juta.
Lalu, Presiden Biden menjanjikan 580 juta dan AS baru mengirimkan 140 juta sejauh ini.
Dan blok Uni Eropa menjanjikan 250 juta dosis pada akhir tahun – mereka telah mengirimkan sekitar 8% dari itu.
Seperti banyak negara berpenghasilan menengah, Iran membeli vaksin dari Covax, skema global yang didukung oleh Badan Kesehatan Dunia WHO untuk mendapatkan dosis yang paling dibutuhkan.
Covax membeli dan kemudian menjual vaksin dengan harga murah ke negara-negara berpenghasilan menengah dan menyumbang ke negara-negara miskin.
Dosis vaksin yang dijanjikan negara-negara kaya, Tapi Covax menghadapi masalah pasokan besar.
Covax berencana untuk mendistribusikan dua miliar dosis pada tahun 2021 yang sebagian besar berasal dari fasilitas di India.
Tetapi ketika gelombang kedua infeksi melumpuhkan India pada bulan Mei, pemerintah mengeluarkan larangan ekspor.
Sejak itu Covax mengandalkan dosis yang disumbangkan oleh negara-negara kaya.
Dan pasokannya lambat, beberapa negara penerima belum memvaksinasi 2% dari populasi mereka.
Kamboja memberikan dosis booster kepada warga yang sudah diimunisasi dengan vaksin Sinopharm atau Sinovac.
“Saat ini dosis cenderung dibagikan dalam volume rendah, dalam waktu singkat, dan dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih pendek dari yang ideal – menjadikannya dorongan logistik yang besar untuk mengalokasikan dan mengirimkannya ke negara-negara yang dapat menyerapnya,” kata Aurélia Nguyen, direktur pelaksana Fasilitas Covax.
Ini bukan masalah pasokan global. Negara-negara kaya telah membangun surplus vaksin, menurut Airfinity, sebuah perusahaan analitik sains yang meneliti pasokan global.
Produsen vaksin sekarang membuat 1,5 miliar dosis setiap bulan, 11 miliar akan diproduksi pada akhir tahun.
“Mereka memproduksi sejumlah besar dosis. Ini telah meningkat dengan pesat selama tiga atau empat bulan terakhir,” kata Matt Linley, peneliti utama di Airfinity.
Negara-negara terkaya di dunia dapat memiliki 1,2 miliar dosis yang tidak mereka butuhkan – bahkan jika mereka mulai memberikan vaksin tambahan atau booster.
Rencana vaksin Covax: Apa itu dan bagaimana cara kerjanya?
Seperlima dari dosis itu – 241 juta vaksin – kini berisiko terbuang sia-sia jika tidak segera disumbangkan, kata Linley.
Kemungkinan negara-negara miskin itu tidak akan dapat menerimanya kecuali vaksin itu memiliki setidaknya dua bulan tersisa sebelum kedaluwarsa.
“Saya tidak berpikir bahwa negara kaya itu serakah, tapi lebih karena mereka tidak tahu vaksin mana yang akan bekerja,” kata Dr Linley. “Jadi mereka harus membeli beberapa jenis vaksin.”
Dengan penelitian terbarunya, Airfinity ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa ada pasokan vaksin yang sehat sehingga tidak perlu menyimpan surplus.
Sebaliknya negara-negara itu dapat menyumbangkan apa yang tidak mereka butuhkan sekarang dan yakin akan ada lebih banyak dosis yang diproduksi dalam beberapa bulan mendatang.
Masyarakat Indonesia mengantre mendapat vaksin covid buatan AstraZeneca di Denpasar, Bali, pada 26 Juni 2021.
“Mereka tidak ingin lengah,” kata Agathe Demarais. “Ini juga tentang tekanan politik dalam negeri karena sebagian pemilih mungkin akan sangat tidak senang melihat vaksin disumbangkan, ada perasaan vaksin itu masih dibutuhkan di rumah.”
Pemerintah Inggris mengatakan tidak memiliki stok vaksin dan telah membuat kesepakatan dengan Australia untuk berbagi empat juta dosis yang akan dikembalikan dari alokasi Australia sendiri pada akhir tahun.
“Pasokan dan pengiriman vaksin telah dikelola dengan hati-hati di Inggris untuk menawarkan semua orang yang memenuhi syarat kesempatan untuk divaksinasi sesegera mungkin,” kata juru bicara Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial.
Aurélia Nguyen di Covax mengatakan bukan hanya pemerintah yang perlu bertindak.
“Kami juga membutuhkan produsen untuk memenuhi komitmen publik mereka terhadap Covax dan memprioritaskan kami daripada kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang sudah memiliki dosis yang cukup.”
Jika produsen vaksin global sekarang memproduksi 1,5 miliar dosis setiap bulan, katanya, pertanyaannya adalah mengapa sangat sedikit yang menjangkau negara-negara miskin.
“Di mana kebutuhan Covax paling besar, pemerintah harus menukar tempat mereka dalam antrian sehingga kami bisa mendapatkan dosis yang kami pesan lebih cepat.”
Bagi Bahar dan keluarganya, dosis ini bukan hanya angka, tetapi juga kehidupan nyata, teman, dan keluarga.
Dalam beberapa hari, dia selalu mendengar cerita tentang seseorang yang dikenal telah meninggal.
Ketika teman-teman di universitas mengatakan tidak ingin divaksinasi, Bahar selalu mencoba berdebat. Tetapi kini dia tidak bisa melakukannya lagi karena terlalu menjengkelkan.
“Saya hanya mencoba untuk melepaskannya tapi pasti sulit melihat orang tidak menggunakan hak istimewa yang mereka miliki.” (BBC Indonesia)
