Pengamat Pertanahan Puji Presiden Jokowi Piawai dalam Kebijakan Land Reform

  • Whatsapp
Pengamat Pertanahan Puji Presiden Jokowi Piawai dalam Kebijakan Land Reform

Praktisi dan Pengamat Pertanahan Hery Sarmanto, SH.


SUKABUMI, Pantau24jam.com, – Praktisi dan Pengamat Pertanahan Hery Sarmanto, SH memberikan pengamatan dan juga penilaian terhadap pelaksanaan di lapangan terkait Undang Undang No.11/2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) yang sudah masuk ke dalam proses pelaksanaan. Terkait isu pertanahan Pemerintah telah menerbitkan peraturan turunan atau peraturan pelaksana.

Read More

Sebanyak 5 Peraturan Pemerintah (PP) terkait pertahan telah diterbitkan yaitu PP No.18/2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, PP No.19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kesejahteraan Umum, PP No.20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, PP No.21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No.64/2021 tentang Badan Bank Tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pengemban amanat dari UUCK dan peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketentuan pelaksana dari PP tersebut.

“Presiden Jokowi sangat piawai dalam mengambil kebijakan atas dasar land reform ini. Saya contohkan di Sukabumi atau di Jawa Barat pada umumnya. Dari zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) hingga hingga masa penjajahan modern oleh Belanda, mereka menguasai perkebunan. Jadi di Jawa Barat ini masyarakatnya disebut petani tapi sebenarnya mereka bukan petani tapi buruh tani, nah pada zaman Belanda sudah ada Land Reform,” Papar Hery Sarmanto yang juga mengemban amanah sebagai anggota Majelis Pengawas dan Pembina PPAT Kabupaten Sukabumi.

Pria humanis asal Pagar Alam, Lahat Sumatera Selatan ini telah menjalankan amanat sebagai praktisi pertanahan selama 25 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Dia berpendapat tentunya segala kebijakan yang mencakup reforma agraria seperti pengelolaan, pengadaan, pendaftaran hingga program Bank Tanah dalam pelaksanaannya harus didukung dengan berbagai tindakan baik sosialisasi maupun Law Enforcement (Penegakan Hukum) oleh pihak pengemban amanat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN.

“Kita ambil contoh dalam reforma agraria ini, ingat reforma agraria tidak gratis, tanah-tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dibebaskan oleh pemerintah atau swasta yang memiliki misi tertentu bahwa ini akan dijual kepada masyarakat dengan murah atau sesuai harga modal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian, perkebunan dan lain-lain. Kebijakan sudah sangat mendorong masyarakat, apalagi untuk tanaman unggulan agar nilai ekonomisnya tinggi sehingga masyarakat bukan hanya menjadi petani tapi juga akan menjadi pengusaha yang memiliki lahan. Bukan buruh tani yang hanya bekerja untuk pemilik lahan.” ujarnya. 

“Program ini akan sangat baik apalagi berjalan beriringan dengan program lain seperti Bank Tanah dan Redistribusi Tanah. Nah ini harus didukung sosialisasi yang berkala dan terus menerus juga didukung dengan tindakan law enforcement terhadap pihak-pihak yang menghambat,” tambah Hery.

Menurutnya jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan program ini harus segera diambil tindakan tegas secara hukum. 

“Jadi bila ada pihak-pihak terutama di lingkaran pemerintah, baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota bila ada tanah HGU apalagi yang keadaan tanahnya paling bawah seperti tanah terlantar (absentie) tidak mendaftarkannya untuk program reforma agraria, segera diberi somasi. Jangan berdalih dengan berbagai alasan seperti hak prioritas tapi faktanya tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Sebagai praktisi, Hery merasakan betul hambatan-hambatan di ranah birokrasi atau eksekutor. 

“Saya tidak mempermasalahkan kebijakan-kebijakan pertanahan, akan tetapi dalam tahap pelaksanaanlah saya menghadapinya atau terbentur terus dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada saat ini.” katanya.

Ia menuturkan, keadaan miris demikian terus berlangsung hingga kini di lingkaran birokrasi termasuk juga pada praktisi pertanahan. Untuk mendukung dan mengawal pemerintah dalam penerapan Undang-undang pertanahan secara tepat sasaran, Hery membulatkan tekad mencalonkan diri menjadi calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode 2024-2029 pada pemilihan umum (pemili) 2024 mendatang.

“Selama ini saya tidak pernah tertarik pada dunia politik. Tapi sebagai praktisi pertanahan yang selalu berinteraksi dengan birokrasi pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih ada dan terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada zaman sekarang ini, dengan adanya oknum-oknum tersebut dan terus berlangsung hingga selalu berbenturan dengan saya.” sambungnya.

Berbekal pejabat notaris yang telah berpengalaman puluhan tahun di pertanahan, tentunya niat Hery masuk ke politik praktis bukan didasari hanya untuk mengejar materi. Bagi pemilik Resort di Ujung Genteng dan berbagai properti lainnya di Jawa Barat ini mengawal Undang-undang Agraria adalah salah satu bentuk baktinya ke masyarakat.

“Tujuan saya masuk ke politik praktis untuk membenahi hal itu. Legislator memiliki fungsi pengawasan fungsi inilah yang akan mengawal selain kebijakan juga personal birokrat, aparatur sipil negara rules-nya jelas. Saya tidak mencari materi untuk niat menjadi legislator, saya sudah berada di zona nyaman, tidak ada maksud yang lain,” pungkas Hery Sarmanto. (Her)

Related posts