Pengurus Besar HMI Serukan Unjuk Rasa Kepung Istana-DPR RI, Jokowi Dianggap Gagal

  • Whatsapp

JAKARTA – pantau24jam.com. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin menginstruksikan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI se-Indonesia agar menggelar aksi unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.

“Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal,” kesimpulan dalam surat instruksi tersebut.

PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi unjuk rasa pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

“Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” sebagaimana dikutip dari surat tersebut. Rabu, 4/8/2021.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda, PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika membenarkan surat instruksi tersebut. Dilansir CNN Indonesia.

Menurut Hilman, pihaknya mengakomodasi keresahan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pihaknya lantas merespons hal ini dengan menggelar aksi unjuk rasa.

“Kita respons dalam bentuk aksi nyata, aksi unjuk rasa,” ujar Hilman saat dihubungi CNNindonesia.com, Rabu (4/8).

Hilman mengatakan, PB HMI membebaskan kepada kader di daerah daerah untuk memilih waktu pelaksanaan aksi dari tanggal 6-13 Agustus.

Pihaknya juga menginstruksikan agar Badko HMI menggelar aksi puncak di depan kantor DPRD wilayah, Kabupaten dan Kota masing-masing pada 15-16 Agustus mendatang.

Sementara, PB HMI akan menggelar aksi di depan gedung MPR-DPR RI.

Menurut Hilman, sejauh ini sudah terdapat sejumlah badan koordinasi (badko) HMI di daerah yang mengkonfirmasi akan melakukan aksi unjuk rasa.

Badko tersebut antara lain, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

Pihaknya mengetahui bahwa aksi tersebut tidak diizinkan polisi karena masih dalam pelaksanaan PPKM Level 4 sehingga izin tidak mungkin diberikan. Meski demikian, pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan.

“Namun dalam undang-undang dijelaskan itu bukan izin, cukup pemberitahuan,” ujarnya.

PB HMI Raihan Ariatma Bantah Seruan Unjuk Rasa

Dihubungi terpisah, PB HMI pimpinan Raihan Ariatama membantah menginstruksikan Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI se-Indonesia menggelar aksi menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Raihan Ariatma dan kepengurusannya adalah kubu yang terpilih dalam Kongres HMI Ke-31 yang telah dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada 17-25 Maret 2021.

Kongres ini turut menciptakan dualisme kepemimpinan yang memunculkan HMI kubu Abdul Muis Amiruddin.

“Terkait ada teman-teman yang mengeluarkan instruksi PB HMI sesuai dengan yang beredar itu, makanya kita bantah karena kan itu tidak ada kita bahas di internal kita,” Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI pimpinan Raihan Ariatama, Imam R.Nasution.

Menurut Imam, alih-alih melakukan unjuk rasa, pihaknya mendorong seluruh kader HMI mendukung pemerintah yang telah bekerja mengatasi pandemi Covid-19.

Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan alasan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin menyerukan unjuk rasa di Istana Kepresidenan.

Ngabalin mengaku tak mengerti maksud HMI soal kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia meminta penjelasan secara ilmiah dari HMI sebagai masyarakat intelektual.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan alasan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin menyerukan unjuk rasa di Istana Kepresidenan.

Ngabalin mengaku tak mengerti maksud HMI soal kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia meminta penjelasan secara ilmiah dari HMI sebagai masyarakat intelektual.

Red

Related posts