Ini Sosok Ketua Yayasan Sari Nusantara, Wanita yang Diduga Dalang Raibnya Uang Rp 87,5 Miliar Milik 30 Ribu Nasabah di Sumut

Ini Sosok Ketua Yayasan Sari Nusantara, Wanita yang Diduga Dalang Raibnya Uang Rp 87,5 Miliar Milik 30 Ribu Nasabah di Sumut

Ket Foto : Rusnani Manurung alias Ir. Rusmani Manurung mantan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. (Facebook Rusmani Manurung)

Pantau24jam.com – Ketua Yayasan Sari Asih Nusantara diketahui bernama Rusnani Manurung alias Ir. Rusmani Manurung yang diduga dalang penunggakan pencairan dana sekitar kurang lebih 30 ribu warga Sumut yang didominasi kaum ibu yang telah jatuh tempo dan akan jatuh tempo sekitar senilai Rp 87,5 miliar.

Read More

Hal itu terungkap, ketika mediaapakabar.com melihat dari salinan putusan permohonan PKPU yang diajukan Yayasan Sari Asih Nusantara bahwa Rusnani Manurung alias Ir. Rusmani Manurung merupakan ketua yayasan tersebut.

Selain itu, dari berkas yang dimiliki para nasabah juga ditandatangani oleh Rusmani Manurung sebagai ketua yayasan.


Informasi dihimpun Rusmani ternyata bukanlah orang sembarangan, ia merupakan anggota dewan dua periode di DPRD Deli Serdang sejak tahun 2009-2014 dan 2014-2019 dari partai PDS dan kemudian berganti perahu ke Partai Hanura di periode berikutnya.


Namun, Rusmani kalah untuk menjadi anggota dewan pada pemilihan periode ketiganya pada 2019-2024 silam.


Selain itu, berdasarkan para keterangan nasabah yang menjadi korban, mereka membenarkan bahwa Ketua dari Yayasan Sari Asih Nusantara ini adalah mantan anggota DPRD. Namun, mereka tak pernah bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung. 

Hal itu juga dibenarkan, Kuasa Hukum Yayasan Sari Asih Nusantara, Jenris Siahaan SH bahwa Ketua Yayasan Sari Asih Nusantara tersebut bernama Rusnani Manurung alias Ir. Rusmani Manurung. “Iya benar (bekas anggota dewan),” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Selasa, 29 Juni 2021.

Jenris Siahaan menyebutkan bahwa total utang yang harus dibayarkan yang sudah jatuh tempo dan akan jatuh tempo kepada para nasabah total sekitar Rp 87,5 miliar.

“Kurang lebih 30 ribu (nasabah) sesuai dengan putusan. Yang sudah jatuh tempo total 81 miliar dan akan jatuh tempo setelah 2021 itu sekitar 16 miliar. Jadi periode Januari hingga April sudah kita bayarkan sekitar 10,4 miliar dan sisa 87,5 miliar sesuai putusan pengadilan, ” bebernya ketika dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Selasa, 29 Juni 2021.

“Tapi realnya data utang akan dapat pada saat verifikasi pencocokan utang dulu. Jadi nanti naik dulu penetapan di media,” tambahnya.

Dimana para nasabah tersebut tersebar di cabang Kota Medan, Sidikalang, Kabanjahe, Samosir, Porsea, Dolok Sanggul, Siborong-borong, Padang bulan, Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa.

Hal tersebut dijelaskannya sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tanggal 21 Juni 2021 lalu.

Jenris menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. 

“Jadi mereka meminta dana yang sudah masuk yang sudah jatuh tempo agar dikembalikan oleh pihak yayasan. Yang mana posisi yayasan saat ini kan sudah mengajukan PKPU ke Pengadilan. Akibat penundaan kewajiban pembayaran utang, ini kan sesuai dengan UU No 37,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa saat ini pihak Yayasan Sari Asih Nusantara tidak sanggup mengembalikan uang nasabah yang sudah jatuh tempo tersebut. 

“Saat ini kan selaku yayasan tidak memungkinkan lagi mengembalikan uang nasabah yang sudah jatuh tempo. Jadi Belum valid, sifatnya masih penundaan,” bebernya.


[cut]


Ket Foto : Warga mendatangi Kantor Yayasan Sari Asih Nusantara Kabupaten Deli Serdang meminta agar dana mereka dikembalikan.

Adapun alasan yayasan mengajukan PKPU ini, dijelaskannya dengan maksud mengajukan rencana perdamaian.

“Yang mana rencana perdamaiannya nanti akan diserahkan pada saat rapat kreditur yang mana waktu dan jadwalnya sudah ditentukan oleh pengurusnya berdasarkan putusan pengadilan tanggal 21 Juni 2021,” bebernya.

Jenris melanjutkan bahwa pihaknya diberikan waktu 45 hari oleh pengadilan untuk PKPU sementara. 

“Saat ini dijalankan karena sudah dijalankan untuk PKPU sementara. Kita ikuti prosedur dari pengadilan bagaimana nanti, ajukan dulu proposal perdamaian. Masih bergulir karena sudah diputus tanggal 21 Juni 2021, dalam PKPU sementara ini kan 45 hari pemanggilan kreditur dan yang lainnya,” sebutnya.

Ia menuturkan bahwa pihak Yayasan Sari Asih Nusantara masih akan bertanggung jawab untuk pembayaran pencairan nasabah. 

“Sifatnya masih bertanggung jawab, karena kan masih penundaan, kan masih ada proposal perdamaian nanti diajukan. Itu rencana perdamaian nya nanti di proposal tapi disetujui atau tidak kan ada rapat krediturnya yang penting ada proposal kami ajukan dulu,” pungkasnya.

Diketahui, Yayasan Sari Asih mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Permohonan PKPU tersebut diajukan Yayasan Sari Asih Nusantara melalui kuasa hukumnya Jenris Siahaan SH pada Kamis, 17 Juni 2021 dengan nomor perkara 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

Yang menariknya, permohonan PKPU yang diajukan Pemohon (Yayasan Sari Asih Nusantara-red) selaku Debitur dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Medan.

Dilansir dari website resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 29 Juni 2021, putusan sela yang dibacakan pada Senin, 21 Juni 2021 diketuai majelis hakim Tengku Oyong dan Dominggus Silaban serta Abdul Kadir masing-masing hakim anggota menyatakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (Yayasan Sari Asih Nusantara) selaku Debitur untuk seluruhnya. 

“Memberikan PKPU Sementara kepada Pemohon PKPU (Yayasan Sari Asih Nusantara-red) selama 45 hari kalender terhitung sejak tanggal putusan permohonan PKPU ini diucapkan,” bunyi putusan tersebut.

Dalam nota putusannya, pemohon (Yayasan Sari Asih Nusantara) memiliki kewajiban kepada para kreditur sebesar Rp.86.995.298.537 sebagaimana neraca laba rugi Yayasan Sari Asih Nusantara tertanggal 02 Juni 2021 untuk periode 31 Desember 2020.

Selain itu, pemohon PKPU (Yayasan Sari Asih Nusantara) masih memiliki tanggung jawab utang kepada para kreditur yang jatuh tempo dan akan jatuh tempo sebanyak kurang lebih 30 ribu kreditur.

Sementara itu, Marudut Simanjuntak yang ditunjuk sebagai kurator dalam perkara PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara ketika dikonfirmasi membenarkan putusan tersebut. “Oh iya benar, pengumuman koran ditayangkan pada Selasa, 29 Juni 2021,” ucapnya. (MC/Red)

Related posts