Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Berunjuk Rasa, Ini Tuntutannya

  • Whatsapp

JAKARTA – pantau24jam.com. Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) berunjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Mulai di Kantor Sekretariat FBTPI Jln. Jampea Lorong 20 RT. 07 RW. 06 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara. Rabu, 9/6/2021 Pukul 07.30 sd 09.16 WIB

Pengunjuk rasa membawa Alat peraga, Seragam Serikat, Bendera Serikat, Spanduk dan Pegeras suara dengan Jumlah massa sekira 60 orang dipimpin oleh Zaenal Ketum FBTPI.

Kendaraan yang digunakan, Mobil Komando jenis Gran Max warna hitam dengan Nopol B 9632 RF, Mobil pribadi Daihadzu Sigra warna Hitam dengan Nopol T 1752 FC, Mobil pribadi Avanza warna Hitam dengan Nopol B 888 RY dan Sepeda Motor 35 Unit.

Tuntutan FBTPI, Akibat dari surat edaran yg di keluarkan Kemenaker terkait THR dan PHK (Penguatan PP 36 dan 36), sangat merugian posisi kaum buruh.

“Khususnya anggota kami, karena dengan surat edaran menteri tersebut pengusaha semakin leluasa, dan brutal dalam mem-PHK buruhnya”, ujar Ketum FBTPI Zaenal.

“Karena itu kami menuntut agar pihak Kementrian Ketenagakerjaan menjalankan tugas sesuai topuksinya. Agar Kementrian Ketenagakerjaan memberikan teguran kepada bawahannya yaitu Sudin Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan karena tuntutan penyelesaian kasus kami sering mandek Sudin Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan”, jelas pengunjuk rasa.

Selain itu kami menuntut :

  1. Tindak Tegas Pelaku Pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Tangkap dan Adili Pengusaha Nakal.
  2. Situasi krisis berlapis yang tengah dihdapi oleh negara Indonesia mulai dari krisis ekonomi, politik dan kesehatan kian hari semakin memprihatinkan. Bebrbagai macam pandangan para ahli yang menjelaskan, membedah dan mencari jalan keluar dari situasi sulit ini tak kunjung menemui ramuan yang dapat menjadi obat panawar penyakit yang telah mendarah daging yaitu krisis.
  3. Krisis pasti akan terus terjadi akibat sistem eknomi kapitalisme dimana sistem ini hidup dengan cara yang memiliki kekuatan lebih secara finansial dapat dapat menghisap dan menguasai hidup orang banyak yang lemah secara finansial, dan Pemerintah seolah menjadi jantung yang memompa sistem ini agar dapat menjalar dan berakar dalam suatu Negara.
  4. Perampasan ruang hidup / penggusuran, pendidikan, kesehatan, korupsi dan ketenaga kerjaan seolah menjadi teman akarab yang berjalan berdampingan dalam keseharian rakyat Indonesia. Fakta-fakta ini kerab kita temui dalam keseharian masyarakat ditambah lagi dengan serangan badai pandemi Covid-19 yang semakin memperburuk keadaan dan seolah menjadi suatu pembenaran bagi Pemerintah untuk tidak dapat mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat secara umum khususnya kaum buruh dibidang ketenagakerjaan.
  5. Covid – 19 telah memporak porandakan seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, ketenga kerjaan menjadi persoalan krusial ditengah mayoritas saat ini, mulai dari dirumahkan, upah yang dikurangi, THR yang dicicil dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan ilegal menjadi momok menakutkan yang dihadapi kaum buruh dewasa ini.
  6. Lagi-lagi rakyat dihadapkan pada kenyataan yang begitu memilukan, sebagai warga Negara yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan Pemerintahan sudah sepatutnya mengharapkan perlindungan Negara, namun harapan tersebut berbending terbalik dengan kenyataan, kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. (sumber : kompas.com)
  7. FBTPI — KPBI mencatat 229 buruh yang tersebar dibeberapa wilayah di indonesia yaitu DKI — JAKARTA, KARAWANG, SURABAYA, dan LAMPUNG menjadi korban PHK dimasa pandemi dan sampai saat ini belum mendapatkan penanganan maksimal dari pihak yang berwenang yaitu Kementrian Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan Kepolisian Republik Indonesia, beberapa kasus pelanggaran ketenga kerjaan yang mengandung unsur pidana seperti membayarkan upah dibawah ketentuan undangundang yang beriaku seolah mandeg tidak menemui titik terang.
  8. Maka dari itu kami Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia — Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI — KPBI), mendesak kepada pihak berwenang yaitu KEMENAKER dan POLRI untuk dapat melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi kaum buruh dengan menindak tegas pelaku pelanggaran uu ketenaga kerjaan serta tangkap dan adili pengusaha nakal yeng merampah hak-hak buruh.

Rute yang dilalui pengunjuk rasa, Kantor Sekretariat FBTPI, Pos 9 Pelabuhan, Jl. Sulawesi, Jl. Yos Sudarso, Jl. Lenjen Ahmad Yani, Jl. D. I. Panjaitan, Jl. Letjen M. T. Haryono, Kementerian Tenaga Kerja.

Andi Maryam / Andiz

Pos terkait