Kongres LEMKARI Di Bali Ditunda, Ketua Panitia Lilik: Demi Cegah Covid, Tim Satgas Sarankan Agar Digelar Virtual

  • Whatsapp

BALI – pantau24jam.com. Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari), (Center Board Committee The Indonesian Karate-Do Association) melaksanakan Kongres yang di ikuti oleh Pengurus Lemkari se Indonesia di Ina Heritage Bali Hotel, Denpasar Bali. Ahad, 6/6/2021

Menurut Ketua Panitia Kongres Lemkari Lilik Sudirga bahwa pihaknya menggelar kongres dengan tujuan Tujuan kongres untuk konsolidasi organisasi dan memilih ketua umum Lemkari Pusat.

“Kita merencanakan pelaksanaan Kongres Lemkari, Ahad, 6 Juni 2021 di Ina Heritage Bali Hotel dengan tujuan memilih ketua umum Lemkari Pusat. Namun ternyata oleh pihak Polresta melalui Kapolsek Denpasar Utara menyatakan bahwa izin kami ternyata kurang yaitu izin untuk Covid-19″, tuturnya

“Izin itu sebenarnya sudah kami peroleh dari Satgas Covid-19 Provinsi Bali dan kami lanjutkan ke Polda Bali Jumat pagi (4/6/2021) namun kantor tutup. Jadi kita serahkan kepada petugas piket di Polda Bali. Ternyata sampai sekarang belum ada. Oleh Polresta Denpasar kami diminta menunda pelaksaan Kongres Lemkari,” terang Lilik Sudirga.

Kongres rencana digelar virtual, beberapa calon ketua umum pun siap hadir.

“Solusinya rencananya akan digelar secara virtual untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Ketua umum yang rencana maju sudah siap. Tapi karena kendala ini calon ketua umum belum bisa ditetapkan menunggu pelaksanaan kongres,” imbuhnya.

Lilik tidak bersedia membocorkan calon ketua PB Lemkari, namun media ini berusaha menyinggung adanya figur Jenderal Angkatan Darat yang diwacanakan siap sebagai ketua PB Lemkari. Namun, Lilik hanya menanggapi dengah tersenyum.

Ditanya soal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2528K/PDT/2020 tanggal 21 Oktober 2020 junto Nomor 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst pengurus Lemkari (Center Board Committee The Indonesian Karate-Do Association) yang dipimpin oleh Leonardy Harmainy, Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H sebagai Ketua Lemkari. Lilik Sudirga menanggapi dingin.

“Pertama, kita memegang akta pendirian yang dikeluarkan Kemenkumham dengan nama Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI). Sementara pihak yang mengaku sebagai Lemkari yang sah, akta pendiriannya namanya Perkumpulan Karate-Do Indonesia (PERKARI) Dari situ mereka menuntut ke pengadilan negeri hingga Mahkamah Aging(MA), ketika sampai di MA, kitalah yang diakui keabsahan nama lembaga karate-Do Indonesia yang didirikan Anton Lesiangi,” ungkapnya.

“Mereka perkumpulan yang bukan anggota FORKI. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2528K/PDT/2020 sengketa kepengurusan bunyinya adalah memenangkan kepenguruan Yuddy Chrisnandi sebagai Ketua Umum PB Lemkari Periode 2016-2020. Secara hukum kami memiliki lambang dan logo yang diakui sah oleh negara adalah kami. Tapi dipelintir oleh mereka. Lambang dan logo kekayaan intelektual dimiliki oleh Anton Lesiangi,” sambung Lilik Sudirga sembari menyebut merk dan logo tidak boleh digunakan oleh sembarang orang.

“Kita yang punya, tapi kok mereka ngotot menggunakan. Logo atas nama pendiri, Anton Lesiangi. HAKI atas nama Anton Lesiangi bukan atas DPP Lemkari. Anton Lesiangi selaku pendiri Lemkari,” bebernya.

Lebih jauh, Lilik Sudirga menegaskan mereka yang ada di pihak H. Leonardy Harmainy, Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H. tidak memiliki akta pendirian, HAKI, dan tidak memiliki keputusan MA yang diperkuat Kementerian Hukum dan HAM.

“Lemkari adalah menjadi hak kita dan tidak boleh 1 orang pun yang menggunakan lambang kita selain kami karena HAKI sudah resmi diumumkan oleh Kemenkumham. Forki segera kita berikan HAKI untuk lebih menguatkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dan Kasasi MA perkara TUN juga sudah memenangkan kita (Kasasi MA Nomor 428.K/TUN/2019),” tegasnya.

Red

Pos terkait