Ganggu Kinerja KPK, Polemik TWK Harus Segera Diakhiri

Pantau24jam.com – Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, meminta polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera diakhiri.

Jika tidak, tentu membuat kinerja lembaga antirasuah tersebut terganggu.

“Jadi begini, memang ini akhirnya jadi liar. Jadi perang opini. Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal,” kata Satyo Purwanto kepada wartawan, Minggu (30/5/2021).

Satyo mengatakan, KPK saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Seperti penanganan perkara pengadaan bantuan sosial untuk Covid-19 yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Jadi KPK bisa menyelesaikan tugas utamanya menyelesaikan pemberantasan korupsi. Ini KPK sudah lumayan terganggu. Korupsi bansos kita tahu sampai hari ini tidak ada tersangka baru,” ungkapnya.

Daripada menimbulkan perang opini, Satyo menilai pegawai yang tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat lain dengan membawa semangat memberantas rasuah di tanah air.

“Kalau mereka (para pegawai KPK yang tidak lulus TWK) itu, kan non-ASN, mereka bisa bekerja di institusi lain, di lembaga lain. Artinya dengan kapasitas mereka, mereka punya kewajiban moral meningkatkan semangat pemberantasan korupsi di tempat lain,” kata Satyo.

Mardani Ali Nilai Pegawai KPK Tak Perlu TWK, Cukup dengan Pernyataan Setia pada Pancasila & UUD 1945

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tak perlu menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Tanggapan politisi PKS ini berkaitan 51 pegawai KPK yang berakhir nasib dipecat karena tak lolos TWK.

Sebagai gantinya, kata Mardani, pegawai KPK cukup menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Menurutnya, tes syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN itu abstrak.

Bahkan, lanjut Mardani, saat ini TWK bisa saja beralih fungsi menjadi instrumen untuk menyingirkan pegawai yang sudah banyak berjuang demi lembaga anti-rasuah itu.

Tidak perlu ada TWK. Cukup pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945 saja.

Karena TWK itu abstrak dan justru seperti sekarang bisa jad instumen like and dislike untuk menyingkirkan mereka yang justru selama ini sudah mengharumkan nama @KPK_RI,” tulis Mardani, dikutip dari akun Twitternya, @MardaniAliSera, Sabtu (29/5/2021).

Pada cuitan lainnya, Mardani menyebut, pemecatan 51 pegawai KPK itu mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi II DPR RI ini meminta Jokowi untuk meminta keterangan kepada sejumlah pihak terkait.

Yakni, KPK, Kementerian Pendayagunaan Apaartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia menuturkan Presiden bisa ikut turun tangan dalam polemik TWK ini.

Hal itu melihat adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2020, yang menyebut Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saatnya pak @jokowi konkret turun tangan, intervensi bisa dilakukan karena ada PP No 17 Thn 2020 yang menyebut presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan nasib 75 pegawainya yang tak lolos TWK, Selasa (25/5/2021).

Dari 75 pegawai itu, hanya 24 orang yang bisa diselamatkan dan nantinya akan dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan.

Sementara, sisanya, yakni 51 pegawai diberhentikan berdasarkan penilaian asesor TWK.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta pada konferensi persnya, Selasa (25/5/2021).

“Yang 51 tentu sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor dan tidak bergabung lagi dengan KPK,” ujarnya, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

KPK belum bisa memberitahu siapa saja 51 pegawai itu. 

Meskipun begitu, 51 pegawai ini hanya bisa bekerja hingga 1 November 2021 nanti.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih melakukan pendalaman terkait laporan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK menjadi ASN. 

Hal itu disampaikan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandra Moniaga dalam diskusi bertajuk “Urgensi Persprektif Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Tes Kepegawaian” yang dilakukan secara virtual, Sabtu (29/5/2021).

“Tim saat ini masih melakukan pendalaman atas pengaduan yang telah disampaikan oleh kawan-kawan pegawai KPK,” kata Sandra Moniaga.

Selain itu, Sandra mengatakan pihaknya juga akan menggali keterangan dari pimpinan KPK yakni Firli Bahuri Cs.

Pasalnya, Sandra menilai keterangan dari Firli Bahuri Cs akan menjadi pelengkap data yang dibutuhkan dalam melakukan pengungkap dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

“Kemudian, selanjutnya akan meminta keterangan dari pimpinan  dan dengan pihak terkait (BKN, Kemenpanrb, dll, red),” jelas Sandra.

Sebelumnya, pada Senin (24/5/2021), Penyidik Senior KPK Novel Baswedan beserta sejumlah perwakilan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan tim kuasa hukumnya melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK dan alih status pegawai KPK ke ASN.

Mereka menyerahkan sebundel dokumen aduan kepada Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam.

Kemudian, pada Kamis (27/5/2021) mereka kembali mendatangi Komnas HAM RI untuk melengkapi dokumen aduan.

Ketika itu, mereka menyerahkan dokumen tambahan setebal 546 halaman berisi fakta berupa keterangan dan data terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK dan alih status pegawai KPK ke ASN.

























Related posts