Kebijakan Net Zero Emission di Indonesia

JAKARTA – pantau24jam.com. Untuk menyelamatkan Indonesia emas pada tahun 2045 dari middle income trap sekaligus ancaman dampak perubahan iklim, maka perlu mendorong kebijakan net zero emissions Indonesia, pada berbagai skenario yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Berbagai negara seperti Swedia, UK, Perancis, Denmark, Hongaria, New Zealand, bahkan Tiongkok telah menetapkan target mencapai net zero emission pada kisaran tahun 2050 hingga 2060.

Sedangkan untuk Indonesia, Bappenas telah melakukan exercise dan terdapat beberapa skenario untuk mencapai net zero emission Indonesia berdasarkan pilihan tahun tercapainya net zero emission, yaitu: tahun 2045, 2050, 2060, atau 2070. Tentunya pilihan tahun ini memiliki implikasi pada pola pembangunan dan pilihan kebijakan yang harus kita terapkan mulai dari sekarang.

Lebih lanjut, hasil simulasi Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia dapat mencapai puncak atau peak emisi GRK pada sektor energi pada tahun 2027 jika skenario yang dipilih adalah net zero emission tahun 2045 atau 2050, dan puncak emisi GRK pada tahun 2033 hingga 2034 jika kebijakan yang dipilih adalah net zero emission tahun 2060 atau 2070.

Sementara di sektor lahan, dengan kebijakan reforestasi dan restorasi lahan termasuk mangrove, Indonesia dapat mencapai net carbon sink pada tahun 2038 hingga 2039 untuk skenario net zero emission 2045 dan 2050, dan tahun 2041 hingga 2042 untuk skenario net zero emission tahun 2060 dan 2070.

Dalam exercise yang Bappenas lakukan, sektor energi dan sektor lahan menyumbang lebih dari 90% total emisi Indonesia selama tahun proyeksi, dan sisanya berasal dari sektor limbah. Maka, kebijakan pembangunan rendah karbon menuju net zero emission pada sektor lahan dan energi menjadi sangat strategis dalam jangka menengah dan panjang.

Sebagai contoh, untuk sektor lahan, skenario net zero emission 2045 dan 2050 mengharuskan Indonesia menerapkan target ambisius dalam restorasi mangrove dan lahan gambut, dengan tambahan luasan sebesar 300 ribu hingga 350 ribu hektar dari kebijakan yang saat ini sudah berjalan.

Selain itu, diperlukan capaian peningkatan reforestasi dari lahan terlantar atau tidur menjadi hutan sekunder seluas 250 ribu hektar dari kebijakan yang saat ini sudah berjalan untuk mencapai skenario net zero emissions pada tahun 2045, 2050, 2060 dan 2070.

Selanjutnya, kebijakan strategis pembangunan rendah karbon di sektor energi adalah peningkatan efisiensi energi dan bauran energi terbarukan yang jauh lebih ambisius. Untuk mencapai skenario net zero emission pada tahun 2045, 2050, 2060 atau 2070, harus dilakukan penurunan intensitas energi secara signifikan, sehingga tingkat efisiensi energi rata-rata berada di kisaran 6% hingga 6,5% per tahun, jauh lebih tinggi dari tingkat efisiensi energi saat ini yang berada di kisaran 1% per tahun.

Kebijakan efisiensi energi tersebut juga harus diiringi oleh pemanfaatan energi baru terbarukan di sektor kelistrikan. Hasil pemodelan mencatat, pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (termasuk PLTN) harus mencapai 100 persen dari primary energy mix di setiap tahun target net zero emission.

Selain kebijakan pembangunan rendah karbon yang bersifat sektoral, hal yang tidak kalah penting adalah kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission ini, seperti penghapusan subsidi BBM hingga 100 persen pada 2030 yang dimulai secara bertahap sejak 2024, dan penerapan pajak karbon yang ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 50 persen pada 2030.

Andi Hisyam / Andiz

Related posts