Dugaan Korupsi, PB HPMT Laporkan RSUD Lanto Daeng Pasewang Di Kejari Jeneponto

  • Whatsapp

JENEPONTO – pantau24jam.com. Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) mencium aroma dugaan korupsi tubuh RSUD Lanto Daeng Pasewang.

Karenanya, dari analisa yang mendalam dan berdasarkan temuan-temuan investigasi. Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) resmi melaporkan RSUD Lanto Daeng Pasewang ke Kejaksaan Negeri Jeneponto. Senin, 12/4/2021.

Ketua Umum PB HPMT Edi Subarga bersama dengan jajaran Pengurus besar dan pengurus Komisariat HPMT menyambangi Polres jeneponto dan kejari jeneponto untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam tubuh RSUD Lanto Daeng Pasewang.

Dengan berbekal data yang dimiliki oleh HPMT, Edi Subarga selaku ketua umum dan Dedi Arsandi selaku ketua bidang Hukum dan HAM PB HPMT berharap agar polres dan kejari jeneponto dapat mengambil tindakan cepat dalam menyikapi laporan dari HPMT jeneponto.

HPMT Kab Jeneponto juga meminta kepada inspektorat untuk memprioritaskan mengaudit Pembangunan proyek Puskesmas Embo oleh dinas Kesehatan dengan anggaran Rp. 7.728.298.000.

“Dari beberapa rekomendasi dan pelaporan diatas,kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan inspektorat Kab Jeneponto untuk bekerja secara profesional dan progresif”, ujar Ketua Umum PB HPMT Edi Subarga.

Pelaporan HPMT terhadap RSUD Lanto Daeng Pasewang, yaitu;

  1. Penggunaan langsung atas retribusi daerah pada RSUD Lanto Daeng Pasewang.
  2. Pembayaran belanja kegiatan BPJS Kesehatan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang.
  3. Pertanggungjawaban belanja upah jasa kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran pada RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp. 3.300.977.500,00 dan pembayaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 703.810.000,00
  4. Realisasi belanja tambahan penghasilan pasa RSUD Lanto Daeng Pasewang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 881.084.000,00 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp. 661.900.000,00 serta terdapat pajak penghasilan belum di setor ke khas negara.

“Atas tuntutan pelaporan HPMT diatas, maka HPMT Meminta konfirmasi tindak lanjut dari kejari dan Polres Jeneponto kepada PB HPMT atas pemeriksaan yang telah dilakukan nanti”, tegas Ketua Bidang Hukum dan HAM PB HPMT Dedi Arsandi.

PB HPMT di Kantor Inspektorat Jeneponto

Karaeng Tiro / Andiz

Related posts