Kornas Laskar Rakyat Jokowi Unjuk Rasa Di Kantor Pusat PLN, Berikut Press Releasenya

  • Whatsapp

JAKARTA – pantau24jam.com. Kornas Laskar Rakyat Jokowi unjuk rasa di Kantor Pusat PLN Jl. Trunojoyo Keb Baru Jaksel. Rabu, 24/3/2021 Pukul 12.47 WIB.

Pengunjuk rasa menggunakan Bus Metro Mini Nopol B. 7103 WXA, 5 Spanduk dan Bendera bertuliskan “Laskar Rakyat Jokowi” dan 5 Bendera Merah Putih.

Pengunjuk rasa menyampaikan Press release salah satunya kepada media ini: Laporan Dan Testimoni Eksploitasi Tambang Batubara PR. PLN (Persero) dan Pt. Atlas Resources Tbk. Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

Direksi PLN, memberikan tugas kepada PT. PLN Batubara untuk mengakuisisi 51% tambang milik PT Atlas Resources Tbk, yaitu PT. Banyan Koalindo Lestari ( BKL ) dan menyertakan saham sebesar masing masing 25,5% kepada PT. Musi Mitra Jaya ( MMJ ) perusahaan pemilik dan pengelola jalan hauling khusus batubara sepanjang 132 km, dan PT. Sriwijaya Bara Logistik ( SBL ). pemilik terminal khusus batubara

Tujuan PLN melakukan akuisisi PT Banyan Koalindo Lestari adalah untuk mengamankan pasokan untuk PLTU-PLTU yang dimiliki oleh PLN dan menjaga efisiensi biaya penyediaaan batubara

BKL sudah membuat kontrak supply batubara dengan PLTU Jawa 7 sejak 2019, dan tahun 2020 BKL mempunyai kontrak sebanyak 200,000 MT perbulan, namun karena kondisi jalan hauling MMJ yg masih jauh dari sempurna maka, target rencana supply tersebut tidak tercapai. Saat Rudy Hendra Prastowo menjadi Dirut PLN BB, beliau tahu untuk meningkatkan supply BKL ke Jawa 7, maka jalan baru MMJ harus segera di selesaikan di mulai dari km 24,5 sampai km 68 (ISP).

Sampai saat sebelum Rudy di promosi menjadi Direktur Energy Primer PLN, jalan baru tersebut, tersisa 2 titik yang belum di selesaikan, yaitu di km 35-40 dan km 42-48. Namun, tingkat kelancaran lalu lintas truk sudah banyak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari yg tadinya untuk mendapatkan 1 RIT, di mem-butuhkan waktu rata-rata 2-3 hari, berubah menjadi 1 RIT hanya 12 – 14 jam. Dan jika ke 2 titik yg belum selesai bisa di selesaikan, maka kelancaran lalu lintas hauling akan naik lagi ke 1 RIT hanya 7-8 jam.

Namun setelah terjadi pergantian Dirut PLN BB, prioritas pembuatan jalan baru MMJ menjadi berkurang, kontraktor yg tadinya bekerja membukajalan baru MMJ berhenti bekerja karena tidak di bayar dan MMJ kemudian di paksa mengunakan kontraktor baru yang di tunjuk oleh BKL dan kontraktor baru ini malah di bayar di muka. Padahal secara ukuran alat berat, kontraktor baru menggunakan alat berat yg jauh lebih kecil, artinya pekerjaan akan menjadi sangat lama( sumber; ).

Dengan makin lamanya penyelesaian jalan baru ini, maka produksi BKL tidak akan bisa mencapai 200.000 MT sebulan, saat ini average hanya mencapai 75.000 MT perbulan. Padahal tambang BKL sangat menjanjikan untuk produksi 200,000 MT sebulan bukanlah hal yang sulit

Menurut informasi yang kami terima. PLTU Jawa 7 akhirnya terpaksa membeli batubara dari sumber lain, agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Namun tindakan ini menjadi sangat merugikan buat PLN BB karena BKL adalah tambang milik PLN batubara dan PLN melalui PLN BB sudah melakukan Investasi yang besar di BKL, MMJ dan BKL, sehingga dengan meningkatnya produksi BKL tentu akan meningkatkan juga pendapatan untuk MMJ dan SBL.

Pentingnya MMJ untuk segera di up grade performancenya.

Perusahaan tambang yang selama ini menggunakan faslitas yang jalan hauling khusus batubara MMJ tidak hanya BKL, ada beberapa perusahaan besar yang menggunakan jalan tersebut, seperti PT. Gorby Putra Utama dan PT. Gorby Energy (Atlas Resources Group ), PT. Barasentosa Lestari ( Sinarmas Group ), PT. Triaryani ( Rajawali Group ). Ini adalah satu satunya jalan hauling yang bisa membawa perusahaan-perusahaan tambang batubara yang banyak terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara ke Palabuhan Khusus Batubara PT. Sriwijaya Bara Logistik di Sungai Bayung Lencir di Kabupaten Musi Banyuasin.

Jika perpormance jalan hauling ini bisa bagus, maka akan makin banyak batubara yang bisa di bawa keluar menuju pelabuhan SBL, sehingga pendapatan untuk MMJ dan SBL juga akan meningkat.

Atlas Resources sebagai pemilik mayoritas MMJ, sudah berusaha untuk meningkatkan performance jalan MMJ ini dengan menambah “Capek” untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan performance jalan di titik-titik tertentu yg masih rusak. Perusahaan batubara seperti BISUL dan Triaryani serta GPU, juga banyak membantu dengan cara membayar di muka biaya Fee Jalan ke MMJ, dana tersebut di pakai untuk membali FUEL, membeli, batu split, doll.

Namun karena jalan belum bagus, sehingga batubara yang di angkut melalui jalan MMJ tidak terlalu banyak, sehingga MMJ kesulitan operasional, karena Income Operasional yg berasal dari Fee Jalan habis untuk keperluan Investasi pembuatan jalan baru.

PLN Batubara sebagai pemilik saham MMJ walaupun minoritas, harusnya juga menambah “Capek” sesuai porsi mereka kepada MMJ untuk membuat jalan baru tersebut. Namun ini tidak dilakukan oleh PLN Batubara PLN Batubara malah mengambil tindakan dengan meminjamkan dana sebesar Rp. 15.000.000.000 kepada BKL dan oleh BKL dana tersebut di pakai untuk membayar kontraktor baru untuk melanjutkan pembuatan jalan MMJ.

Biaya kontraktor ini kemudian di bebankan kepada MMJ, dan di anggap sebagai pembayaran di muka Fee Jalan BKL dan MMJ harus mengembalikan kepada BKL dalam tempo 30 bulan Cara yg di lakukan ini oleh Dirut PLN BB ini membuat kondisi MMJ semakin sulit, Income Operasional dari Fee Jalan yang di dapatkan perbulan untuk keperluan Operasional membayaran gaji dan tunjangan karyawan, membeli FUEL untuk alat berat yg di gunakan buat perawatan jalan dan biaya operasonal lainnya.

Income dari Fee Jalan menjadi Negatif sehingga MMJ harus menunggak pembayaran gaji ke karyawan MMJ, menunggak pembayaran ke Vendor dan operasional menjadi tidak lancar karena sering terjadi karyawan atau vendor yg marah dan menutup jalan hauling sehingga aktivitas hauling menjadi terhenti.

Kondisi seperti ini sangat riskan, menimbulkan resiko terjadinya bentrokan antara sopir yang membawa batubara dengan karyawan Vendor yang menutup jalan. Sopir yang membawa batubara merasa terganggu pekerjaannya karena jalannya di tutup oleh karyawan vendor yg gajinya tidak di bayar.

Ada banyak Kontraktor / Vendor yang tidak di bayar, rata-rata sudah di atas 1 tahun dan karena tidak adanya komunikasi yang baik, maka ada Vendor yang sudah melakukan tindakan hukum dengan menggugat MMJ ke pengadilan Jakarta Selatan, pada Bulan Agustus 2020

Dari hasil Investigasi LRJ terdapat sejumlah perusahan kontraktor, sudah tidak bekerja lagi di MMJ karena tidak di bayar, akibat tidak di bayar, mereka terpaksa pihak perusahan melakukan Pemutusan kontrak kerja.

Atlas sebagai Pemegang Saham mayoritas membayar hutang PT. MMJ ke Kontraktor dan Karyawan MMJ.

Perjanjian yang di sodorkan oleh Dirut PLN itu berisi mengenai PT. Atlas Resources memberikan wewenang kepada PLN BB / BBI untuk menggunakan dana sebesar Rp. 138 M milik PT. Atlas Resources yang merupakan dana perjualan saham 51% milik PT. Atlas Resources kepada PT. PLN BBI di BKL yang tahap ke 2. Di mana dana tersebut tidak akan di bayarkan ke Atlas dan akan lansung di bayarkan oleh PLN BB / BBI kepada Vendor / Kontraktor MMJ yang belum di bayar selama ini.

Jadi jika melihat dari isi perjanjian itu, maka PT. PLN BB / BBI masih mempunyai kewajiban kepada PT. Atlas Resources, yang sudah akan jatuh tempo sebesar Rp. 138 M, namun PT. PLN BB / BBI, sampai akhir Nov 2020 belum juga mau mengeksekusi Perjanjian yang sudah di tandatangani, walaupun itu untuk perbaikan MMJ yang pada kenyataannya juga merupakan perusahaan Afliasi PLN BB / BBI. Selain itu, jika performance MMJ baik, tentu produksi dari tambang milik BKL akan bisa mencapai 200,000 MT / bulan dan bisa memenuhi kebutuhan PLTU Jawa 7. Jadi PLTU Jawa 7, tidak perlu membeli batubara dari pihak lain.

Pihak PLN BB juga seolah-olah tidak mau perduli dengan kondisi di sana yang makin tidak kondusif, mereka juga tidak mau perduli dengan banyak karyawan yg harus kehilangan pekerjaannya di saat pandemic covid seperti ini, ya mungkin karena bukan mereka yang akan di tuntut atau diserang oleh masyarakat, tetapi pihak Vendor / kontraktor, MMJ dan Atlas Resources.

Mereka dengan santainya mengatakan itu adalah masalah MMJ dan PLN BB hanya menyertakan saham 25,5 % di MMJ jadi tidak punya wewenang di MMJ.

Andi Zoel / Andiz

Related posts