Kepala Bappenas: Rekomendasi Bappenas Terkait Inklusi Keuangan dari Sisi Supply dan Demand

  • Whatsapp

JAKARTA – pantau24jam.com. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Rapat Koordinasi Menko Perekonomian yang dilakukan secara virtual. Rakor tersebut membahas tentang Dewan Nasional Keuangan Inklusif 2021. Senin, 8/3/2021

Saat membuka pemaparannya, Menteri menjelaskan mengenai dangkalnya sektor keuangan Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih menjadi salah satu isu utama pada sektor keuangan.

“Berdasarkan rasio M2 terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara sekitar Asean memang kita masih rendah angka sampai tahun 2018. dan ini yang sedang kita usahakan untuk meningkat,” ucap Menteri.

Selanjutnya Menteri memaparkan tentang arah kebijakan sektor keuangan dalam RPJMN 2020-2024.

“Arah kebijakan sektor keuangan dalam RPJMN 2020-2024, salah satunya adalah inklusi keuangan, tapi bersamaan dengan itu ada sederet homework kita. Perluasan inovasi produk keuangan dan pemanfaatan teknologi. Kita tahu persis bahwa sekarang transaksi digital sudah luar biasa peningkatannya, kemudian kita juga berharap penempatan devisa hasil eksport pada sistem keuangan di dalam negeri dan juga literasi keuangan untuk mendorong inklusi keuangan melalui edukasi keuangan bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial,” tuturnya.

Menteri juga membahas mengenai capaian Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, terkait dengan kegiatan prioritas peningkatan pendalaman sektor keuangan.

“Catatan kami dalam RKP 2020 terkait dengan kegiatan prioritas peningkatan pendalaman sektor keuangan kinerjanya sampai dengan triwulan ke empat itu diatas target mencapai 110,60% dari target 40,4 menjadi 44,7. memang terkait dengan ATM per 100.000 penduduk terjadi penurunan, jumlah kantor bank per 100.000 penduduk meningkat menjadi 115,01%,” ucap Menteri

Menutup pemaparannya, Menteri menyampaikan rekomendasi Bappenas terkait inklusi keuangan dari sisi supply dan demand.

“Rekomendasi Bappenas terkait inklusi keuangan dari sisi supply adalah optimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah, dengan program utama antara lain, mendorong diversifikasi produk dan layanan keuangan digital yang dapat diakses dengan mudah, penguatan infrastruktur akses keuangan, peningkatan literasi keuangan, asistensi dan pendampingan, mencakup pelatihan UMKM dan pendampingan pemerintah daerah untuk penerbitan obligasi daerah,” ucap Menteri

“Dari sisi demand yaitu optimalisasi pemanfaatan produk dan program sektor keuangan untuk sektor riil, terutama untuk membantu pemulihan ekonomi paska Covid-19, seperti pemanfaatan KUR, asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, asuransi nelayan, program satu rekening satu pelajar, perluasan program yang menyasar sasaran prioritas unbanked lainnya, misalnya, pekerja migran, kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, disabilitas, masyarakat terluar,” tutup Menteri.

Andi Maryam / Andiz

Related posts