Dugaan Suap Izin Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo: Jangankan Dihukum Mati Lebih Dari Itupun Saya Siap

JAKARTA – pantau24jam.com. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo siap menjalani proses hukum kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Bahkan, Edhy menyatakan siap jika dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum pada KPK.

“Sekali lagi, kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya,” ujar Edhy usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Senin, 22/2/2020

Pernyataan ini merespons pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Oemar Sharif Hiariej yang menilai menteri terlibat korupsi di masa pandemi layak dihukum mati. Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah menyatakan bahwa siapapun yang melakukan korupsi di masa pandemi, bisa dituntut hukuman mati.

Edhy Prabowo mengklaim yang dilakukan demi kepentingan masyarakat terutama para nelayan. Selama ini, Edhy menyebut masyarakat tak bisa menikmati hasil laut terutama lobster. Menurut Edhy, setiap nelayan mengambil lobster malah ditangkap. Atas dasar itu Edhy membuka keran izin ekspor benur.

“Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat, akhirnya saya di penjara, itu sudah menjadi risiko bagi saya,” kata dia.

Edhy berjanji tidak akan menutupi kasus ini dan kooperatif menjalani proses hukum.

“Saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan, proses peradilan berjalan, makanya saya lakukan ini. Saya tidak akan lari, dan saya tidak bicara bahwa yang saya lakukan pasti benar, enggak,” kata Edhy.

Edhy mengakui keran ekspor benur yang dibukanya tidak 100 persen berjalan tanpa celah. Namun, Edhy menyakini keputusannya membuka ekspor benur melalui peraturan menteri (Permen) untuk memenuhi keinginan masyarakat, bukan pribadinya.

“Permen yang kami bikin itu bukan atas dasar keinginan menteri, tapi keinginan masyarakat yang selama ini rakyat menangkap (lobster) malah ditangkap, tidak boleh menikmati sumber daya alam yang ada, sekarang kita hidupkan. Ini kan permintaan dari mereka yang sudah diajukan semua kelompok, pemerintah, DPR. Ini saya tindaklanjuti. Kalau engak percaya tanya saja masyarakat,” kata Edhy.

Menurut Edhy, ekspor benur diizinkan untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di tengah Pandemi Covid-19. Dengan dibukanya izin ekspor benur, masyarakat memiliki pekerjaan tambahan. Bahkan dia menyebut izin ekspor benur menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Anda sendiri harus catat, berapa PNBP yang kita peroleh selama 3 bulan itu, ada Rp40 miliar sudah terkumpul, bandingkan dengan peraturan yang lama seribu ekor hanya Rp250. Di zaman saya satu ekor seribu minimal, makanya terkumpul uang itu,” terangnya.

Edhy dijerat dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur di KPK. Selain Edhy KPK juga menjerat enam tersangka lainnya.

Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi (AMP) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Oemar Sharif Hiariej menyatakan, menteri yang terlibat korupsi di masa pandemi layak dihukum mati. Untuk diketahui, ada dua menteri yang melakukan korupsi di masa pandemi.

“Kasus kasus korupsi yang terjadi pada era pandemi seperti yang kita ketahui bersama misalnya bahwa dua mantan menteri terkena OTT KPK pada akhir tahun 2020, yang satu akhir bulan november, yang satu pada tanggal 4 Desember,” katanya dalam sebuah diskusi UGM dikutip Rabu (17/2).

“Bagi saya kedua mantan menteri ini melakukan hal korupsi yang kemudian kena OTT KPK bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana pemberantannya sampai pada pidana mati,” tuturnya.

Edward menjelaskan dua alasan pemberat bagi kedua orang ini. Pertama mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat Covid 19. Kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatannya sebagai menteri.

“Jadi dua dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam pasal 2 ayat 2 undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Sumber: Liputan6.com