Bupati Jember dr. Faida Akan Dipecat, Ini Pemecatan Kali Ketiga?

  • Whatsapp

JEMBER – pantau24jam.com. Sejak Kamis pagi, 14/1/2021 kian santer berhembus kabar yang menyebut kesimpulan dari Tim Gabungan merekomendasikan pemecatan terhadap Faida dari jabatannya. Informasi mengenai sanksi paling berat itu terus beredar di media sosial dan group-group pesan instan.

Pertama Dr. Hj. Faida, MMR., lahir di Malang, Jawa Timur pada 19 September 1968 dipecat oleh DPRD Jember, Faida dimakzulkan DPRD dalam sidang paripurna yang digelar pada 22/7/2020. DPRD Jember menilai Faida telah melanggar sumpah dan jabatan sebagai Bupati.

Kedua, Faida dipecat atau dimakzulkan oleh rakyat dalam ajang Pemilukada Jember yang berlangsung 10/12/2020. Bahkan dalam merayakan pemakzulan Faida, Sejumlah aktivis dan legislator DPRD Jember menjalankan aksi mencukur habis rambutnya sebagai ekspresi untuk merayakan kekalahan calon petahana Bupati Jember, Faida.

Ketiga, pemecatan terhadap Faida akan dilakukan oleh Tim Gabungan Depdagri yang tengah melakukan pemeriksaan terhadap Faida terkait pelanggaran membuat kontroversial pasca kekalahan dalam ajang pilkada.

Dilansir dari Nusadaily.com, Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, belum menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan terkait hasil dan keputusan pemeriksaan Faida, meski demikian, santer tersebar kabar, Bupati yang kerap membuat kebijakan kontroversial ini akan dipecat.

Pada Jumat, 8/1/2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Tim Gabungan untuk mengusut Bupati Jember, Faida atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Faida Tidak Datang Pada Panggilan Pertama
Faida tidak mau datang pada panggilan pertama saat hendak diperiksa dalam ruang rapat Brawijaya, di Surabaya. Politisi perempuan itu akhirnya menghadiri pemeriksaan di panggilan kedua kala berubah tempat di kantor Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat. Selasa, 12/1/2021.

Sejauh ini, Faida belum angkat bicara. Namun, pemeriksaan oleh Tim Gabungan terkonfirmasi melalui Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief.

“Terkait adanya pemeriksaan terhadap bupati itu benar adanya. Tapi, saya tidak tahu materi pemeriksaannya tentang apa, namun memang benar beliau sedang berada di Kemendagri,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Faida melakukan berbagai hal kontroversial pasca kekalahannya dalam Pilkada 9 Desember 2020 yang memicu perseteruan dengan berbagai pihak. Berikut adalah rententan peristiwa pentingnya:

Senin, 14 Desember 2020
Faida mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember dan mengadakan pertemuan dengan Kasi Datun, jaksa Agus Taufikurrahman. Ia membawa rombongan pejabat yang terdiri dari Yessiana Arifa; Yuliana Harimurti; Sri Laksmi; dan Deni Irawan serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Yusuf Adiwibowo selaku tim asistensi. Selain itu, Faida khusus mengundang Muqit.

Jum’at, 18 Desember 2020
Muqit membongkar ke publik tentang pembicaraan di kantor kejaksaan yang digambarkan seolah menjadi ajang penghakiman terhadap dirinya, dipersalahkan karena menindaklanjuti rekomendasi Mendagri. Muqit mencatat Faida, Yessiana, dan jaksa Agus Taufikurrahman mengucapkan kata ‘pidana’ sebanyak 13 kali.

Selasa, 22 Desember 2020
Ribuan masa turun ke jalan berdemonstrasi untuk mengecam intimidasi dari Faida Cs kepada Muqit. Kepala kejaksaan Prima Idwan Mariza terbuka meminta maaf atas tindakan anak buahnya, yang diikuti juga oleh Rektor Unej, Iwan Faida yang memberikan sanksi teguran kepada dosennya yang terlibat pertemuan. Lain halnya dengan sikap Faida yang justru mengelak tuduhan melakukan intimidasi dengan berdalih konsultasi ke kejaksaan karena ragu tentang pencairan anggaran.

Jumat, 25 Desember 2020
Suasana Pemkab Jember makin kacau akibat simpang siur posisi bendahara umum daerah dan beragam pos jabatan lainnya. Beredar salinan dokumen SK Bupati yang diteken Faida tentang mutasi pejabat mulai dari Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Inspektorat, Kepala Dispemasdes, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disperindag, Kepala DP3AKB, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bagian Hukum, Kepala Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bagian Ekonomi.

Selasa, 29 Desember 2020
Sekretaris Daerah Jember, Mirfano mendapat kabar dari Faida tentang keputusan pemecatan kepadanya. Dalam SK Bupati disebut pelanggaran yang dilakukan karena menolak hadir dalam rapat serta telah berkomentar terbuka mengenai SE Mendagri perihal larangan mutasi pejabat pasca Pilkada yang muncul dalam pemberitaan.

Rabu, 30 Desember 2020
Muqit dan Mirfano memimpin apel ASN di Aula PB Sudirman, Kantor Pemkab Jember untuk membahas kemelut pemberhentian pejabat tanpa tugas baru alias nonjob. Faida dianggap bertindak sewenang-wenang, tanpa alasan mendasar dan memecat pejabat tanpa prosedur pemeriksaan. Sebanyak 350 ASN mengukir sejarah baru untuk kali pertama aparatur Pemkab Jember mengajukan mosi tidak percaya kepada Bupati.

Gubernur Mengutus Rapat
Pada hari yang sama, kebetulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke Jember. Sehingga langsung mengutus Kepala Inspektorat, Helmy Perdana Putera; Kepala Biro Pemerintahan, Jempin Marbun; dan Kepala Biro Hukum, Lilik Pudjiastuti untuk menggelar rapat di Kantor Bakorwil V Jember bersama para ASN yang dipecat Faida. Hasil rapat merekomendasikan Gubernur menganulir pemecatan pejabat Pemkab Jember dan melakukan pemeriksaan kepada Faida.

Selasa, 5 Januari 2021
Gubernur Khofifah menolak Faida yang mengajukan Raperbup tentang penggunaan APBD 2021 karena mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai ketentuan dengan batasan kebutuhan wajib, mengikat, dan mendesak.

Senin, 11 Januari 2021
Terungkap arahan Gubernur Khofifah agar alokasi anggaran direvisi masih diabaikan oleh Faida yang kembali mengajukan Raperbup tentang penggunaan APBD 2021 dengan postur anggaran sama persis sebelumnya, hanya mengubah surat pengantar dari satu lembar menjadai berlembar-lembar.

Red

Related posts