LSM LPK-RI Minta Penegak Hukum Segera Proses Dugaan Korupsi Sejumlah Proyek di Jeneponto

  • Whatsapp

JENEPONTO – pantau24jam.com. Laskar Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LPK-RI) Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah proyek yang berada di Kabupaten Jeneponto.

Banyaknya proyek yang ada di Jeneponto yang berjuluk Butta Turatea diduga bermasalah dan mengambang kasusnya di penegak hukum.

Hal itu disampaikan ketua LSM DPW LPK-RI Sulawesi Selatan Supriadi Tompo saat ditemui di salah satu cafe di Jeneponto. Rabu, 2/12/2020.

“Banyaknya kasus proyek yang mengambang di penegak hukum, jadi saya berharap kepada penegak hukum agar segera mengusut tuntas indikasi yang merugikan uang Negara,” jelas Supriadi Tompo.

Ia juga menambahkan proyek yang sudah dilaporkan ke penegak hukum ada yang belum ditindak lanjuti, ada yang belum terselesaikan.

Supriadi Tompo menganggap proyek bermasalah yang tidak terselesaikan diantaranya; proyek pembangunan pasar Lassang-lassang, Kasus daun kelor atau dugaan penyalagunaan anggaran dana APBD 2018 yang melibatkan oknum pejabat teras pemkab Jeneponto yang sampai saat ini belum jelas penyidikannya.

“Untuk kasus pasar Lassang-lassang dan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana APBD atau kasus daun kelor itu segera diselesaikan di penegak hukum agar tidak mengambang di Masyarakat”, terang Supriadi Tompo.

Selain itu, pengadaan proyek sumur bor yang diduga banyak melibatkan oknum ASN yang terlibat langsung, termasuk beberapa anggota DPRD Jeneponto yang ikut mengerjakan proyek,” ucap Supriadi Tompo.

”Masalah proyek sumur bor kenapa banyak melibatkan oknum ASN dan anggota DPRD Jeneponto juga ikut dilibatkan dalam pembagian sejumlah proyek bukankah itu menyalahi aturan”, tegas Supriadi Tompo

Selain itu, Supriadi Tompo juga menyinggung masalah pembebasan lahan PLTU Punagayya, Pembebasan lahan Waduk Kelara – Kareloe, Kube dan Rutilahu di Dinas sosial tahun 2017, dan perumahan Gepeng, serta penyalahgunaan wewenang pengadaan alat kantor desa dibeberapa desa yang ada di Jeneponto untuk anggaran 2015.

“Semua kasus itu semestinya diselesaikan di penegak hukum jangan mengambang seperti itu”, ungkap Supriadi Tompo.

Rehab kantor perpustakaan anggaran 2019 yang diduga bermasalah, tak luput juga jadi pantauan LPK-RI karena lebih tinggi anggaran rehab daripada pembangunan awal termasuk kasus jembatan Bosalia, Retribusi Pasar, padahal tersangka Jembatan Bosalia sudah ada ditetapkan sebagai tersangka.

“Rehab kantor perpustakaan, kenapa anggaran rehabnya lebih besar dari pada anggaran bangunan awal, itu kan tidak masuk akal, kasus Jembatan Bosalia juga sudah ada ditetapkan tersangka, retribusi pasar Karisa juga diduga dikorupsi sebanyak 800 juta pertahun,” pungkas Supriadi Tompo.

Muh S.Boko / Andiz

Related posts