Insan Pers Melapor Ke Legislator Terkait Anggaran Publikasi Yang Dikelola Diskominfo, Nirwansyah: Jangan Makan Yang Bukan Hakmu

  • Whatsapp

TULANG BAWANG – pantau24jam.com. Terkait kekecewaan sejumlah awak media mengenai pengelolaan dana Publikasi Advertorial di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang yang dinilai minim keterbukaan, sejumlah awak media mendatangi rumah kediaman salah satu anggota DPRD, Nirwansyah Habib untuk menyampaikan aspirasi terkait kekeluhannya.

Salah satu wartawan yang berkunjung disaat itu, Helmi merupakan kepala biro media Online Meratoday.com mengatakan, dirinya bersama rekan media lainnya sengaja berkunjung di rumah kediaman salah satu anggota DPRD untuk menyampaikan kekeluhannya dan berharap permasalah tersebut dapat segera di tindak lanjuti.

“Kedatangan para awak media disambut hangat oleh Nirwansyah. Tak lain, tujuan kami ingin menyampaikan keluhan sekaligus berharap permasalahan ini dapat di tindak lanjuti,” ucapnya. Senin, 28/12/2020

Sementara, Nirwansyah salah satu anggota DPRD dari Partai Golkar menegaskan, awak media itu merupakan mitra kerja pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, terlebih jika media yang sudah terdaftar dan melengkapi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Diskominfo setempat tentunya mempunyai hak yang merupakan anggaran yang telah disahkan melalui sidang paripurna sebelumnya.

“Terlebih jika kebutuhan pemerintah setempat telah dipenuhi media berupa pemberitaan publikasi kegiatan, tentunya pemerintah juga harus memenuhi kewajibannya, sebab media terlahir dari sebuah perusahaan,” kata Nirwansyah.

Ia menegaskan, mengenai pengelolaan anggaran pemerintah mesti terbuka dan jelas peruntukannya, karena semua tentu ada SPJ dan bentuk pertanggung jawaban terlampir.

“Jangankan dalam jumlah yang banyak, seribu rupiahpun harus jelas dan transparan sebab merujuk ke UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena itu jangan makan yang bukan hakmu,” tegasnya.

Sementara awak media lainnya dalam waktu dekat akan menyurati ketua DPRD setempat untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak Diskominfo untuk dilakukan hearing terbuka.

Jum / Andiz

Related posts