Dugaan Korupsi Rp 6 M, Mengalir Kemana APBD Diskominfo Tulang Bawang, Dipertanyakan Insan Pers Dan LSM ?

  • Whatsapp

TULANG BAWANG – pantau24jam.com. Sejumlah wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Tulang Bawang hingga saat ini belum ada kejelasan untuk pembayaran bahkan ada indikasi kecurangan antara pihak diskominfo dengan oknum media tertentu.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga Perubahan (APBD-P) tahun 2020 di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang yang diperuntukan untuk pembayaran jasa publikasi Advertorial kini menuai pertanyaan.

Untuk pencairan dana publikasi advertorial ABPB-P di indikasikan telah terjadi tebang pilih dan terbayar untuk segelintir media serta tidak ada transparansi kepada awak media lainnya.

Baik media yang telah dianggarkan biayanya di APBD maupun media dengan anggaran biaya gelondongan. Hal ini diduga adanya dugaan praktik yang menyimpan atau dugaan korupsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Tulang Bawang, Dedy Palwadi mengatakan, mengenai tekhnis pengelolaan untuk lebih jauh silahkan tanyakan dengan PPTK dan KPA bidang masing-masing.

“Secara teknis saya hanya cara keseluruhan dan tidak sampai kesitu, karena di diskominfo ada bidang-bidang yang telah saya tunjuk sebagai kuasa penanggung jawab anggaran, silahkan saja temui mereka untuk informasi lebih jauhnya”, ujar Dedy Palwadi. Senin, 21/12/2020.

Terpisah, Kabid pengelola media informasi, Erwan Hadi yang diketahui baru menduduki jabatannya di dampingi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Suwandi menjelaskan, untuk jumlah anggaran publikasi advertorial APBD-P pada tahun ini sebesar Rp. 1,7 Milyar sesuai dengan hasil ketok palu sebelumnya.

Namun untuk data rincian penyerapan pihaknya saat ini belum bisa memberikan informasi lebih jauh lantaran belum ada izin dari kepala dinas.

“Kalau masalah data, kami jugakan di satu institusi itu ada aturan main, ada peraturan. Data tidak bisa keluar kalau tanpa izin kepala dinas. Ketika saya mengeluarkan data secara hirarki kalau nggak ada perintah ya saya akan salah. Untuk data isiannya, saya nggak berani buka”, tandasnya

“Semua harus ada izin kepala dinas, kalau memang tidak ada izin monggo kalau mau ada surat resmi akan saya jawab secara resmi kedinasan, sebab urusan dinas nggak bisa dibawa urusan pribadi. Jadi untuk penjelasan selebihnya secara rinci kami perlu minta izin dulu ke kepala dinas,” kilah Kabid pengelola media informasi, Erwan Hadi.

Sementara disisi lain, menurut sumber terpercaya membeberkan, terkait penyerapan anggaran diskominfo pada tahun ini hampir seluruhnya sudah terserap, dan mengenai anggaran perubahan pihak diskominfo sudah melakukan pengambilan anggaran dan telah di proses.

“Kalau untuk perubahan sudah di ambil mereka kok, saat ini anggaran itu tinggal sedikit lagi bahkan terhitung hampir 6 Milyar dari pagu keseluruhan yang sudah cairkan pada tahun ini, yang jelas kalau untuk dana perubahan sudah ada yang terserap walupun belum sepenuhnya”, ungkapnya.

Tim Red

Related posts