Refly Harun: Habib Rizieq Shihab (HRS) Tidak Bisa Dijerat Dengan Pasal 160 KUHP, Ini Alasannya

  • Whatsapp

JAKARTA – pantau24jam.com. Pakar hukum tatanegara Refly Harun mengkritik Polda Metro Jaya karena menetapkan Habib Rizieq Shihab (HRS) sebagai tersangka kasus kerumunan pernikahan anaknya pada 14 November 2020.

Dansir dari Dekannews, Kritik itu disampaikan melalui video berdurasi 12 menit 27 detik yang diunggahbakun YouTube pribadinya, Refly Harun, Jumat (11/12/2020).

“Kita kembali pada hal yang lebih fundamental tentang tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum tersebut? Salah satunya adalah ketertiban masyarakat,” katanya dalaml video itu seperti dikutip. Sabtu, 12/12/2020.

Ia mengakui, tindakan HRS menimbulkan kerumunan di masa pandemi Covid-19 memang sebuah kesalahan, tetapi menurut dia hal itu bukan sebuah tindak kejahatan dengan pemberatan seperti perampokan dan sebagainya.

Refly juga mempersoalkan tindakan polisi yang alih-alih menjerat HRS dengan pasal 93 UU Kekerantinaan Kesehatan, justru malah mengenakan pasal 160 KUHP karena pasal 93 dianggap kurang gagah, kurang greng, untuk dapat dijadikan alat melegitimasi untuk menangkap dan menahan HRS.

Namun menurut Refly, pasal 160 itu seharusnya tidak bisa digunakan kepada HRS.

Ia mempertanyakan di mana unsur menghasut yang disangkakan kepada HRS, dalam kasus kerumunan yang menjeratnya?

Ia mengingatkan bahwa dari unsur menghasut, maka muncul akibat, dan dia mempertanyakan darimana muncul akibatnya? Apalagi ketika akibat yang dikhawatirkan itu tidak terjadi.

Dalam pemeriksaan Covid-19 kepada warga Petamburan, kata Refly, menurut informasi yang dia terima ada lima orang warga Petamburan yang terjangkit, namun kelimanya tidak hadir dalam acara itu dan mereka terkena Covid-19 dari liburan.

Secara pos facto, lanjut Refly, tidak ada yang perlu dirisaukan dari kerumunan tersebut, hanya saja memang perlu diberikan teguran yang keras, dan jika perlu, denda administrasi yang lebih besar lagi kalau memang dimungkinkan.

“Jadi, bukan dengan pendekatan pidana untuk memenjarakan orang, menangkap orang, menahaan orang sebagaimana trend yang terjadi saat ini. Salah sedikit tangkap, tahan, sebagaimana berlaku atau terjadi terhadap aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia,” tegas Refly.

Pakar hukum tatanegara ini pun mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi bangsa Indonesia dan tidak menggunakan hukum sebagai alat represi, melainkan sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ia bahkan berharap agar semua bisa berjalan baik-baik saja dan kasus ini bisa diungkap secara genuine, dengan tim yang juga independen. Karena menurut dia, selain tim dari Mabes Polri, FPI dan Komnas HAM yang bekerja, kasus ini juga akan terkuak jika ada tim independen yang bekerja.

“Pengungkapan kasus dengan tim independen akan lebih mudah diungkap daripada kasus yang melibatkan sedikit orang seperti kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan,” katanya.

Seperti diketahui, semula HRS dilaporkan atas dua kasus, yakni kasus kerumunan pernikahan anaknya dan kasus kerumunan yang ditimbulkan oleh acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan FPI di Petamburan pada hari yang sama, yaitu 14 November 2020.

Namun ketika Polda mengumumkan bahwa HRS telah ditetapkan sebagai tersangka, yang menjerat imam besar FPI itu hanya kasus kerumunan pernikahan anaknya. Lima tersangka lain pun dijerat oleh kasus yang sama.

Kelimanya adalah Ketua Umum FPI KH Ahmad Shabri Lubis sebagai penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah sebagai ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas sebagai sekretaris panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggung jawab keamanan acara, dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara.

HRS dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Sedang yang lain dikenakan pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Red

Related posts