Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, Nizar Dahlan: Perlu Membentuk Tim Pencari Fakta Independen

  • Whatsapp

JAKARTA – pantau24jam.com. Penembakan 6 Laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek, arah Kerawang Timur Senin, 7 Desember 2020 dini hari perlu diusut tuntas. Cara mengusutnya dengan membentuk tim pencari fakta independen selain Komnas HAM dan DPR RI.

Masalah penembakan ini cukup serius, berpotensi pelanggaran HAM berat. Seseorang yang masih diduga melanggar hukum tidak boleh dimatikan, apalagi dengan tatacara yang tidak patut demikian dengan menembak menggunakan peluru tajam. Ini bentuk teror yang mengerikan.

Kapolri dan Kapolda Metro Jaya harus bertanggungjawab atas melayangnya 6 nyawa tersebut. Presiden Jokowi perlu menegur Kapolda Metro Jaya dan perlu dicopot.

Hal itu disampaikan Ketum Umum Rumah Pejuang Indonesia (RPI) Dr. Ir. H. Muh. Nizar Dahlan, M.Si kepada media di Jakarta Senin, 7/12/2020

“Ada perbedaan keterangan antara pihak Kepolisian dan FPI, olehnya perlu dibentuk tim pencari fakta.

Terdapat banyak keganjilan dalam peristiwa yang merenggut nyawa 6 warga sipil diujung peluru tersebut. Apa benar terjadi serangan atau tembak menembak antara anggota Polisi dan FPI? Dari pihak FPI ada 6 orang jatuh mati tertembak senjata. Apakah ada anggota Kepolisian juga terkena tembakan dari FPI? Dari FPI telah membatah laskar FPI tidak membawa senjata api dan senjata tajam, hanya tangan kosong. Belum diketahui apakah 6 laskar FPI mati tertembak di TKP atau mati ditempat lain? Perlu ada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini sejarah hitam bagi republik ini.

Tidak segampang itu nyawa seorang warga sipil ditembak mati demikian. Ini kecelakaan sejarah dalam bernegara. Ada hukum, ada konvensi-konvensi internasional yang sudah kita meratifikasinya, itu perlu dihormati. Tidak boleh bertindak diluar norma hukum dan kaidah moral kebangsaan”, ungkap Nizar alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

“Saya sependapat dengan pernyataan Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang meminta Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jendral Pol Idham Azis dan Kabaintelkam Polri Komjen Rycko Amelza. Saya menambahkan Kapolda Metro Jaya harus ikut dicopot dan meminta pertanggungjawaban Kapolda Metro Jaya atas tewasnya 6 warga sipil diterjang peluru tersebut.

Negara tidak bisa dikelolah dengan cara-cara preman, ada hukum, hormati hukum dan taati prosedurnya. Lagian juga masih dalam bentuk dugaan. Jika seseorang dipanggil secara patut dan tidak hadir ya dipanggil lagi, dipanggil sampai tiga kali.

Soal perbedaan pendapat tidak harus dengan cara-cara teror demikian, ada ruang dialog yang bisa digunakan. Misalnya soal revolusi akhlak yang diusung HRS. Ini soal pendapat, kok pendapat dibunuh?

Substansi perkara yang menjerat HRS juga dipandang berlebihan. Soal kerumunan karena terkait covid19 ya banyak orang yang membuat kerumunan, bukan hanya HRS. Berbuat adil itu mulia. Kalau mau seperti itu ya periksa semua yang buat kerumunan, bukan hanya HRS.

Hindari cara-cara teror dalam menegakkan hukum. Karena hal itu hanya membuat keadilan semakin jauh”, jelas mantan Anggota DPR RI ini.

Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan bahwa penembakan terhadap 6 orang tersebut dilakukan karena mereka diduga melakukan penyerangan terhadap jajarannya saat menjalani tugas penyidikan kasus Rizieq.

“Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS dan meninggal dunia sebanyak 6 org, ujar Fadil dalam konferensi pers Senin, (7/12/2020).

(*)

Pos terkait