Soal Kasus Penebasan Legislator Jeneponto, Diduga Oknum Penyidik Kurang Profesional Tangani Kasus, Lawyer: Hargai Prosedur

  • Whatsapp

JENEPONTO – pantau24jam.com. Pasca Kasus Penebasan Anggota DPRD Jeneponto, bernama Jusri, di Kampung Manurukki , Kelurahaan Bontotanganga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sabtu (24/10/2020) sekitar pukul 17.40 Wita.

Penebasan Anggota DPRD Jeneponto mengakibatkan bagian kepala terdapat luka terbuka dengan 27 jahitan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang Jeneponto kemudian iapun langsung dirujuk ke Rumah Sakit di Makassar.

“Anggota Dewan ini mengalami luka terbuka di kepalanya dengan 27 jahitan ia mendapatkan perawatan medis, di Rumah Sakit Pelamonia TNI Makassar selama kurang lebih satu pekan,” terang Sudirman Sijaya, Pengacara Jusri. Rabu, 2/11/2020.

Anggota Dewan tersebut, setelah melewati masa kritis dan keluar dari Rumah Sakit kembali di perhadapkan dengan kasus dugaan penganiayaan yang di tuduhkan oleh pamannya sendiri, bernama Saitung.

Sehingga legislator Jeneponto merasa keberatan, bahkan, tidak menerima jika adiknya isbar di balik dugaan tuduhan Penganiayaan yang di lakukan terhadap Pamannya dialamatkan ke adiknya.

“Tak hanya itu, Pengacara Jusri dan Isbar, menilai jika kasus dugaan Penganiayaan yang disangkakan oleh Isbar ada dugaan oknum penyidik kurang Profesional,” sebut Pengacara Jusri Sudirman Sijaya.

Dia bilang, memang oknumnya yang tidak Profesional karena saksi terlapor (Isbar) tidak dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa saksi mata yang belum di ambil keterangannya.

“Oknum penyidik kepolisian Polres Jeneponto IPDA Uji Mughni, baru memanggil saksi untuk di lakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan setelah dirinya terasa terdesak,” tandasnya

“Ini mengundang sejumlah tanda tanya, ada apa dan ilmu hukum apa, yang di miliki membantu penyidik, sehingga tersangka Isbar ditahan tanpa diperiksa lebih dahulu dan saksi-saksi mata yang ada di TKP,” tambahnya

Penyidik Reskrim Unit PPA Polres Jeneponto Bripka Sulaiman menjelaskan, bahwa didalam KUHAP tidak ada terterah setelah A De Charge di dalam SOP Penanganan, Perkabareskrim no 3 tahun 2014. SOPnya dijelaskan.

“Kalau kita berbicara hukum kontesnya Subjektif pak, silahkan anda berpendapat. Dipasal 21 KUHAP. Jelas tentang Pertimbangan Penahanannya sempat tadi dijelaskan, memang betul. Tapi penilaian itu kami, bukan anda,” terangnya

Bisa saja anda memberikan alasan itu, kemudian kita rembukkan. Memang berdasar atau tidak, kalau kami harus berdebat disini tentang kebenaran, fakta. Saya rasa bukan ranahnya disini.

Ia berharap agar menghormati pelaksanaan hukum. Menurutnya ada upaya yang bisa ditempuh. Hargai semua Prosedur yang ada, konteks hukum yang ada. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan pihak penyidik siap bertanggung jawab.

“Hormati pelaksanaan hukum kami, ada upaya yang bisa kita tempuh, kemudian anda tidak setuju dalam penahanan ini, silahkan sah-sah saja, mari kita hargai semua persedur yang ada, kami tetap mengacu pada koridor yang ada. Ada kesalahan kami, kami siap pertanggung jawabankan dengan jalur hukum yang ada,” ungkapnya

Menurut dia, Kalau hanya berdebat kusir, saling mempertahankan Statement masing-masing. Hal tersebut berlangsung dihalaman Polres Jeneponto disaksikan oleh beberapa orang, termasuk hadir Kanit Unit PPA Polres, IPDA Uji Mughni.

“Saya rasa, mari kita saling menghargai, kami menghargai anda sebagi Advokat, anda menghargai kami sebagai penyidik, seperti itu penanganan kami, sesuai Perkap nomor 6 tahun 2019,” pungkasnya

Krg Pasang / Andiz

Pos terkait