Politisi PDIP: Kalau Masih Ngotot Adakan Reuni Akbar 212, Tembak Mati Pemimpinnya!

  • Whatsapp

JAKARTA – pantau24jam.com. Politisi PDIP, Dewi Tanjung turut mengomentari rencana sejumlah ormas Islam yang hendak mengadakan reuni akbar 212 di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Dewi mengatakan, seandainya agenda tersebut tetap digelar di tengah pandemi, maka aparat penegak hukum harus melakukan penindakkan keras.

Bahkan, kata Dewi, jika ada pihak-pihak yang ngotot reuni akbar saat sudah dilarang, jangan sungkan-sungkan melakukan tindakan ofensif dengan cara menembak mati. Sebab, politisi PDIP itu menilai, kegiatan tersebut hanya membuat gaduh negara.

“Kalau ada kelompok yang ngotot ingin mengadakan reuni akbar, tangkap pemimpin mereka, apabila melawan tembak mati aja daripada selalu bikin gaduh di negara orang. Muak lihat (kelakuan) mereka,” ujar Dewi Tanjung melalui akun Twitter pribadinya, dikutip Senin, 16/11/2020.

Lebih jauh, Dewi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak Habib Rizieq Shihab dan jutaan pengikutnya. Sebab, kata dia, kelompok tersebut enggan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga, jika terus dibiarkan, tentu sangat berbahaya.

“Pak Jokowi, Anda Presiden Indonesia, Anda berhak memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk bertindak tegas kepada Rizieq Shihab dan pengikutnya. Jangan takut sama (orang yang) jualan ulama dan agama. Kelompok ini sudah keterlaluan, tidak mau menaati aturan di negara ini,” pintanya.

“285 juta jiwa jauh lebih berharga dibanding tujuh juta umat kadrun pembuat rusuh negara ini. Basmi tujuh juta umat kadrun, masih ada 278 juta rakyat Indonesia waras yang ingin negaranya kembali tenang dan damai. Tidak usah takut sama Rizieq cs, pedagang ulama dan agama, mereka hanya manusia biasa,” sambungnya.

Diketahui, sebelumnya Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Marif mengatakan, pihaknya sudah meminta izin Pemprov DKI Jakarta terkait penggunaan area Monas untuk menggelar reuni akbar 212. Bahkan, dia mengaku, surat permohonannya sudah dikirim sejak tiga bulan lalu.

“Kita sudah kirim ke (pengelola) Monas dan Pemda DKI dari tiga bulan lalu. Kita punya tanda terimanya, kita tinggal tunggu jawaban Pemda DKI aja,” ucap Slamet, seperti diberitakan CNN, baru-baru ini.

Slamet menegaskan, pihaknya tetap akan melaksanakan Reuni 212 meski penambahan kasus corona di Ibu Kota masih cukup tinggi. Namun, dia mengaku, sejauh ini pihaknya masih merumuskan teknis pelaksanaan acara, supaya tetap mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di Jakarta.

“(Reuni 212) tetap digelar. Hanya bentuk dan acaranya masih kita bahas terkait masih PSBB (transisi),” tegasnya.

Bukan hanya PDIP, Gerindra juga tolak reuni akbar 212

Bukan hanya Dewi Tanjung, DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Syarif meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan mengkaji ulang rencana tersebut. Alih-alih berkerumun di Monas, kata dia, bakal lebih baik seandainya reuni akbar digelar secara virtual melalui sambungan digital.

“Aturan PSBB kan masih berlaku sampai saat ini, kita belum tau pasti apakah nanti tanggal 2 Desember aturan itu ditinjau lagi atau tidak, karena sesuatu hal kita belum tau.”

“Kita kembalikan kepada Gubernur apakah bisa disarankan seperti itu (reuni virtual). Tentu saja kan Gubernur merangkap sebagai ketua Satgas Covid-19 di provinsi, tentu akan dibicarakan mengenai (aspek epidemiologi),” kata dia.

Red

Related posts