Waka BPD Bungeng Bantah Tudingan Palsukan Tanda Tangan, Sekretaris BPD Diundang Rapat Enggan Hadir

  • Whatsapp

JENEPONTO – pantau24jam.com. Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa Bungeng Muh.Hayyun Rola keberatan atas adanya tudingan bila dirinya menandatangani daftar hadir rapat.

Hal tersebut mencuat, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Sekretaris BPD Bungeng Darmawati kepada Muh.Hayyun Rola.

“Bahwa apa yang diutarakan oleh Darmawati Sekretaris BPD Bungeng adalah tidak benar”, ujar Muh.Hayyun Rola saat mengadakan klarifikasi kepada awak media pada Rabu, 24/6/2020 di Balla Kopi Turatea Bonto Sunggu.

“Yang dituduhkan Darmawati Sekretaris BPD Bungeng kepada saya menandatangani daftar hadir itu tidak benar”, jelas Muh.Hayyun Rola.

Saat itu, Rapat dengan agenda Rekomendasi pengusulan pengganti antar waktu (PAW) anggota BPD yang mengundurkan diri, rapat (16/9/2019), Sekretaris waktu itu hadir namun cepat pulang alasannya tidak ingin ikut kelanjutan rapat.

“Namun, Darmawati pulang tidak menandangani daftar hadir rapat tapi sempat membawa pulang amplop berisi uang transport”, jelas Muh.Hayyun Rola

Ke esokan hari pada (17/6/2019), diadakan kembali rapat dengan agenda usulan Rekomendasi PAW anggota BPD, Darmawati tidak hadir, namun disepakati bersama bagi anggota BPD yang tidak hadir rapat tetap dilaksanakan rapat.

Mengenai daftar hadir, Muh.Hayyun Rola koordinasi dengan Ketua BPD Bungeng, bagaimana tentang daftar hadir yang kosong padahal uang transpor sudah diambil. Di inisiatifkan dengan kesimpulan di paraf saja, jangan ditanda tangani.

“Karena diparaf dianggap oleh Darmawati sebagai pemalsuan tanda tangan, khan beda tandatangan beda paraf”, tutur Muh.Hayyun Rola

Masalah ini mengemuka setelah BPD minta persetujuan ke kepala Desa tentang usulan rekomendasi PAW BPD Bungeng, namun justeru kades Bungeng tidak mau tanda tangan berita acara PAW dan minta koordinasi dengan Camat Batang kalau perlu ke Dinas PMD atau bahkan ke Bupati Jeneponto.

Permasalahan PAW dan tanda tangan bagi anggota BPD yang tidak hadir namun telah menerima amplop, hal ini kami telah konsultasi ke Kepala Dinas PMD, Bagian Hukum Setda Jeneponto dan Kepala Inspektorat Jeneponto.

Kesimpulan dari Kepala Dinas PMD, Kepala Bagian Hukum Setda Jeneponto dan Kepala Inspektorat Jeneponto kepada BPD Bungeng agar memperbaiki dan musyawarahkan kembali pada rapat BPD Bungeng.

Rencana rapat yang hanya dua pekan untuk rekomendasi PAW BPD Bungeng menjadi 8 bulan lebih sejak September 2019 hingga Juni 2020. Semua terkatung-katung karena Sekretaris yang seharusnya membuat surat namun lalai melaksanakan tugasnya.

Malah kami telah melaksanakan rapat kembali tentang PAW tersebut, dan hasil rapat disepakati dibatalkan usulan PAW BPD Bungeng dengan Nomor surat 007/BPD.BG/VI/2020, pada rabu 17/6/2020.

Rapat pembatalan PAW tersebut, Perihal : Pembatalan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Desa Bungeng. Ditujukan kepada Camat Batang, Kadis PMD Jeneponto, Kabag Hukum dan HAM Setda Jeneponto dengan Tembusan kepada Kapolres Jeneponto serta Kapolsek Batang.

Terkait adanya pemberitaaan di media lain, Wakil Ketua BPD Bungeng, Rola tidak mengakui adanya wawancara dengan media tersebut yang menyatakan telah dikonfirmasi kemudian dinyatakan saya dikonfirmasi melalui telepon itu bohong.

“Kenapa diadakan rapat usulan PAW, karena menurut aturannya demikian, selama 2 pekan sudah harus ada Pengganti Antar Waktu bila ada anggota BPD mundur atau meninggal dunia atau diberhentikan”, terang H.M. Sandong Ketua BPD Desa Bungeng

Rapat usulan PAW telah dilaksanakan 3 kali, namun diharap 5 orang hadir dan tidak quorum. Tapi malah dipersoalkan tanda tangan kehadiran, sedangkan honornya diambil duluan, ini apa motifnya.

Semua ini bisa dibicarakan dalam rapat internal BPD Bungeng, idealnya Sekretaris BPD buat surat undangan rapat, membuat konsep-konsep surat, notulen dan tugas sekretaris lainnya ini malah tugas pokoknya diabaikan.

“Akibat laporan tersebut ke pihak berwajib oleh Darmawati sekretaris BPD otomatis merusak nama lembaga BPD”, imbuh Ketua BPD Bungeng.

“Saya ingin terjadinya PAW BPD hanya untuk sekedar melihat kebaikan desa Bungeng, namun ini sepertinya dipolitisasi untuk kepentingan tertentu”, ungkap H.M. Sandong, S.Pd Ketua BPD Desa Bungeng

Salah satu fungsi BPD hanya melaksanakan proses untuk mengawal desa ke arah lebih baik.

Dikonfirmasi hal ini kepada Camat Batang tentang masalah dugaan pemalsuan tanda tangan mengatakan sangat tersinggung dan melebar.

“Masalah ini internal BPD mestinya di selesaikan ke dalam, apalagi mereka ini antara pengurus BPD dan Kepala Desa serumpun, keluarga dekat, saya sayangkan juga terjadinya laporan ke Polisi, musyawarahkan saja di BPD bahkan sebagai Camat saya siap sebagai penengah dan jangan sampai hal ini bikin malu”, kata Camat Batang Basuki Rani M.Si Kr Tumpu. Selasa, 30/6/2020.

Pemerintah kecamatan Batang berharap masalah ini segera diselesaikan internal kedalam, karena bila berlarut akan berdampak terhadap kinerja pemerintah desa dan BPD Bungeng. Imbuh Camat Batang.

Atas laporan ke polres Jeneponto oleh Darmawati pada tanggal 3 Juni 2020. Dan pada Selasa (23/06/2020), Wakil Ketua BPD Bungeng Hayyung Rola telah dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan.

Pengakuan Darmawati kepada awak media

Pengakuan Darmawati, selaku sekretaris BPD Bungeng tidak pernah menandatangani berita acara rapat pemilihan PAW anggota BPD tersebut, Darmawati juga sebar masalah ini di media online dan tv.

Hingga berita ini dirilis, Kades H.Sensus Daeng Nyorong sulit dihubungi demikian pula Darmawati sulit di konfirmasi di nomor ponsel 085256225355, selain tugasnya sebagai Sekretaris BPD Bungeng dan anggota BPD Bungeng juga aktif sebagai guru Taman Kanak-kanan Al qur’an Taman Pengajian Al Qur’an (TKA TPA), KPD dan lainnya.

Darmawati Sekretaris BOD Bungeng

Muh S.BM / Andiz

Related posts