Bupati Tidak Hadir Rapat Paripurna LKPJ DPRD Dihujani Instrupsi, Hasilnya 6 Fraksi Setuju Bentuk Pansus

LUWU – pantau24jam.com. Dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati Luwu, dihujani Instrupsi Anggota DPRD Luwu atas ketidak hadiran Bupati Luwu H. Basmin Mattayang

Wahyu Napeng anggota DPRD Luwu dalam rapat paripurna laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati luwu melakukan Instrupsi bahwa seharusnya Bupati Luwu H. Basmin Mattayang hadir dalam rapat penyerahan LKPJ, pasalnya Laporan Kinerja pertanggungjawaban Bupati Luwu Periode 2019 harus jelas.

Setparante anggota DPRD selaligus anggota Fraksi Gerindrq mengatakan, jika memang Bupati berhalangan dikarenakan adanya kepentingan kedinasan keluar daerah. Maka seharusnya menunjuk Wakil Bupatinya yakni Syukur Bijak, dan syukur bijak saat itu masih ada dalam seputaran Kab Luwu. Jelas 3 Juni 2020

Anggota DPRD Setprante menginstrupsikan bahwa DAK semestinya rapat paripurna Laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati dilanjutkan, sebab ini sangat riskan (Sangat berisiko). Artinya banyak hal-hal yang harus di koreksi sehingga LKPJ berjalan sesuai harapan rakyat.

“Bila kedepanya saya harapkan rapat paripurna laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati luwu tidak berjalan seperti ini lagi, dan perlu diketahui bahwa LKPJ Bupati sangat penting harus dibahas, sebab ini merupakan hasil kerja dan kinerja bupati selama satu tahun anggaran yang intinya untuk nasib rakyat kedepan”, ketusnya

H. Muliadi Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi Perindo bahwa, rapat laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati yang di wakili oleh Sekda luwu yaitu Ridwan Tumbalolo.

“Ini dianggap tidak relevan, sebab yang ingin dibicarakan dalam LKPJ adalah masalah laporan kinerja pertanggungjawaban Bupati periode 2019, bukan laporan kinerja Sekda Luwu”, ungkapnya

Alam Ta’gang Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi Nasdem menyampaikan bahwa sebaiknya hasil rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil rapat paripurna. Minta ketua Rusli Sunali agar menindaklanjuti, jangan sampai ini mandek dan tidak berjalan.

“Hasil temuan komisi 1 (Satu) terkait pemutasian yang tidak sesuai prosedur baperjakat sampai saat ini rekomendasi dikeluarkan tidak ada tanggapan dari pihak pemda luwu sampai saat ini”, terangnya.

“Adapun laporan hasil Rapat Paripurna LKPJ Bupati DPR akan membentuk pansus terkait penanganan Covid-19”. tutur Alam

Hasil rapat paripurna tersebut, diambil dengan melalui sistem Voting fraksi dan hasilnya 6 Fraksi menyetujui pembentukan Pansus diantaranya Fraksi PPP, Nasdem, PKS, Demokrat, Fraksi Gabungan, Fraksi PAN”.

“Sementata 4 fraksi (PDIP, Golkar, Perindo, Gerindra) menolak membentuk pansus dan menawarkan opsi lain membentuk Panja (Panitia Kerja) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Tim Gugus Covid-19”, pungkas Alam Ta’gan.

Sekda Luwu dan Ketua DPRD Luwu

Aj / Opuku

Pos terkait