Unjuk Rasa Kasus Korupsi Fee 30% Kebocoran PDAM dan Korupsi APBD Kota Makassar Di Mapolda Sulsel

  • Whatsapp

MAKASSAR – pantau24jam.com. Barisan Mahasiswa Anti Korupsi (BASMI) melaksanakan aksi unjuk rasa dipimpin Adhi Kansas sebagai Koordinator Lapangan bertempat di Kantor Mapolda Sulsel, Selasa 17/3/2020 sekira 13.13 Wita

Para pengunjuk rasa menyikapi agar partai politik harus selektif memilih sosok yang bersih menjelang pilkada makassar, tidak memiliki rekam jejak dugaan tindak pidana korupsi.

Aksi dilakukan dengan orasi secara bergantian dan membentang spanduk bertuliskan “Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Untuk Mengusut Tuntas dengan dugaan Kasus Korupsi Fee 30% Kebocoran PDAM dan Korupsi APBD Kota Makassar 2014-2019”.

“Kami menyatakan sikap, mendesak penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi fee 30 persen pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) di Kecamatan se-Kota Makassar pada tahun 2017 yang merugikan Negara sebesar Rp. 70.049.999.000”, ujar Adhi Kansas

Mendesak kepada penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mendalami dugaan keterlibatan Kepala Daerah Kota Makassar periode 2014-2019 sebagai pihak yang turut menikmati aliran dana tersebut dan sebagai master mind dibalik kebijakan fee 30 persen tersebut.

“Kepada penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Direktur utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar periode 2015-2019 yang mengakibatkan kebocoran laba PDAM dari tahun 2015-2017 dan merugikan Negara sebesar 51,4 miliar sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah tahun 2017 dan 2018”, orasi Adhi Kansas

Kami pun mendesak kepada penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2019 untuk pembangunan trotoar sepanjang jalan Nasional yakni jalan Nusantara,yang diduga merugikan kas daerah hingga Rp. 15 milyar.

Serta kami meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulsel dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mengeluarkan sikap terhadap Calon Kepala Daerah diseluruh Wilayah Provinsi Sulsel yang pernah terlibat atau diduga terlibat kasus korupsi.

Andiz

Related posts