Bimtek Review dan Validasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Se Sulsel Di Makassar

  • Whatsapp

MAKASSAR – pantau24jam.com. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Review dan Validasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Se-Sulsel T.A 2020 di Ballroom Hotel Aston Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Rabu 4/3/2020.

Sambutan Gubernur Prov. Sulsel yang di sampaikan oleh Dr. H. Andi Aslam Patonangi, SH., M.Si Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Daerah Prov. Sulsel mengatakan melalui kegiatan ini akan dicapai pemahaman yang sama mengenai beberapa kebijakan mengenai Indikator kinerja kunci yang termuat dalam LPPD tahun 2019 dan harapan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dalam upaya peningkatan kapasitas pemahaman.

“Pemerintahan Daerah diwajibkan melaporkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja standar pelayanan minimal atau lebih kita kenal dengan SPM kemudian capaian kinerja akuntabilitas pemerintah daerah kita bisa laporkan dengan cepat dan objektif”, ujar Andi Aslam Patonangi.

“Kepala Daerah memiliki kewajiban antara lain menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri”, terangnya

“Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui kegiatan ini kami mengharapkan bahwa Pemprov. Sulsel beserta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Prov. Sulsel untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah”, imbuhnya

“Melalui Bimtek review LPPD yang diselenggarakan pada hari ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sebagai Tim Reviu LPPD dari Inspektorat dan Tim Penyusun LPPD baik Provinsi maupun Kabupaten Kota”, jelas Dr. H. Andi Aslam Patonangi, SH., M.Si Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Daerah Prov. Sulsel

Amran Sahri Harahap Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel mengatakan seluruh tim pemerintah kabupaten dan kota hari ini saya bersama-sama kalian untuk membahas penyusunan LPPD yg sudah terjadwal.

“Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan evaluasi adalah capaian kinerja yg disampaikan oleh tim penyusun LPPD belum di dukung oleh dokumen pendukung yang memadai yg diperoleh melalui sistim pengumpulan data kinerja dgn baik”, jelas Amran Sahri Harahap Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel

“Dari inspektorat kendala penyusunan LPPD adanya pergantian pejabat yg relatif cepat,ini yang menyebabkan pejabat belum bisa melakukan perbaikan atau membangun pengendalian yang bagus dalam pelayanan. Pelaksanaan self assessment terhadap LPPD yg di susun oleh pemerintah daerah belum terlaksana dengan optimal dan kurangnya pemahaman Tim penyusun LPPD dari masing-masing perangkat Daerah”, kata Amran Sahri Harahap.

Materi yang disampaikan Drs. Drajat Wisnu Setiawan, MM Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri mengungkapkan, Kepala daerah membagi tugas penyusunan, tim yang menyusun LPPD, tim yang menyusun muatan laporan SPM dan tim yang menyusun muatan Lakip.

“Kepala daerah melakukan Self Assement, mendeteksi penilaian kinerja perangkat daerah dan melakukan Reviu kinerja dibantu oleh inspektorat. Kepala daerah melegalisasi, yaitu menandatangani LPPD dan menyampaikan LPPD secara tepat waktu”, ungkap Drs. Drajat Wisnu Setiawan, MM Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri

Kegiatan turut dihadiri oleh Parlin Jumanti Siahaan Koordinator Evaluator dan Peningkatan Nasional Kemendagri, Ir. H. Salim AR, MM Inspektur Daerah Prov. Sulsel, Dr. H. Andi Aslam Patonangi, SH., M.Si Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra Daerah Prov. Sulsel dan sekitar 100 Orang Tim LPPD Kab/Kota se Sulsel.

Andiz

Pos terkait