JAKARTA – pantau24jam.com. Pemerintah dan DPR diminta untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi skala besar di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI hingga Taspen.
Desakan pembentukan panitia khusus (pansus) oleh beberapa anggota DPR RI mesti ditindaklanjuti untuk membuktikan seterang-terangnya kasus yang merugikan uang hingga belasan triliun rupiah itu.
Pembentukan pansus itu, kata Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR benar-benar serius.
“Ini kalau pemerintah dan DPR sungguh-sungguh, mendorong adanya pansus DPR”, ujar Din Syamsuddin di kantornya, Kawasan Pejaten, Jakarta selatan, Jumat 7/2/2020.
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu, pembentukan Pansus Jiwasraya, ASABRI hingga Taspen harus dilakukan DPR, agar kasus ini terang benderang seperti century gate dan hambalang gate yang jumlah kerugian negaranya lebih sedikit.
“Kalau terjadi pembiaran, tidak segera diselesaikan di jalur politik hukum, pansus di DPR, maka saya berani menuduh pemerintah berupaya untuk menutup-nutupi kasus korupsi ini”, tegasnya.
“Maka tidak ada jalan lain, buka sebuka-bukanya”, tegas H.Din Syamsuddin.
Eko
