Oknum ASN Kepala Seksi Kec.Cikarang Timur Bekasi Diduga Selingkuh Kini Kangkangi PP 45 Tahun 1990

  • Whatsapp

BEKASI – pantau24jam.com. Oknum seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai pelayanan masyarakat di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi diduga berselingkuh.

Pria yang bekerja di Instansi Kecamatan Cikarang Timur, yang telah memiliki istri ini seakan lupa dengan segalanya, karena sedang mabuk cinta dengan seorang wanita pegawai honorer yang bekerja di tempat yang sama.

Oknum berinisial MD saat di temui media, di ruang kerjanya membenarkan dengan adanya dugaan tersebut, MD mengatakan “sudahlah bang permasalahan itu sudah selesai dan dirumah saya juga sama istri saya sudah tidak ada apa-apa lagi dan sudah harmonis, jadi jangan dibuka lagi kejadian yang menurut saya sudah selesai”, ujar MD Jum’at 7/2/2020.

Camat Cikarang Timur Dra. Hj Ani Gustini MM membenarkan ada pegawai honorer di kantor Kecamatan Cikarang Timur yang baru satu tahun bekerja.

“Iya benar ada pegawai honorer bekerja di kantor Kecamatan Cikarang Timur bekerja setahun lebih, akan tetapi sudah saya keluarkan dan tidak bekerja lagi di sini”, ujar Camat Cikarang Timur Dra. Hj Ani Gustini MM

Ada apa pegawai Honorer tersebut di keluarkan apa ada kaitannya dengan perjalanan asmara yang sedang di jalin oleh Oknum ASN tersebut. Hingga kini ASN yang memiliki istri tersebut dan diduga selingkuh dengan honorer belum tersentuh hukum.

Menurut narasumber yang namanya tidak ingin disebutkan, kalau kelakuan oknum ASN tersebut memang sudah bukan rahasia umum di lingkungan tempat bekerja, sedang mabuk cinta dengan oknum pegawai honorer yang berinisial NN tersebut.

Oknum ASN terlibat kasus asusila atau perselingkuhan yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, sanksi juga dipertegas dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Di dalam dua ketentuan PP tersebut disiapkan sanksi bilamana pelanggaran disiplin ASN mengarah pada pencemaran martabat PNS,”

Beberapa sanksi dalam dua PP tersebut antara lain, Pasal 14 PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan, “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61 Penjelasan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS menjelaskan maksud pasal 14 tersebut. “Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah olah merupakan suatu rumah tangga”, bunyi penjelasan lembaran negara tersebut.

Pasal 15 masih dalam PP yang sama ditegaskan, PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan pasal 14, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS telah diubah menjadi PP No53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Yang dimaksud hukuman berat dalam PP Nomor 53 tahun 2010 adalah berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, dan pemberhentian.

Brst

Pos terkait