DPR RI Bentuk Panitia Khusus Kasus Jiwasraya, PKS Ajak Fraksi Lain

  • Whatsapp

JAKARTA — pantau24jam.com. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI bersikukuh mendesak parlemen segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Anggota Fraksi PKS Aboebakar Al Habsyi menyatakan bahwa fraksinya akan memperjuangkan pembentukan Pansus Jiwasraya secara maksimal dengan membangun komunikasi ke fraksi-fraksi lain di DPR.

“Kalau PKS tetap sesuai usulan. Kami akan bikin pansus. Apapun yang terjadi, kami akan berjuang dulu sampai titik maksimal dengan jumlah yang ada”, ujar Aboebakar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 16/1/2020.

Kemudian kami akan roadshow ke semua fraksi apakah NasDem, Gerindra, PAN, (dan) Demokrat, kami coba dulu,” terang Aboebakar

Dia pun menyatakan bahwa fraksinya tidak terlibat dalam langkah Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya.

Aboebakar menegaskan bahwa keputusan PKS saat ini pembentukan Pansus Jiwasraya, bukan panja.

“Komisi VI itu adalah keputusan PKS ikut enggak? Enggak ada. Itu diglobalisir saja itu, yang benar adalah PKS tetap buatkan pansus begitu,” urai Aboebakar.

Terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny Kabur Harman menyatakan bahwa fraksinya juga sedang mematangkan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Menurutnya, kasus gagal bayar yang dialami Jiwasraya tidak bisa hanya disikapi DPR dengan membentuk panja.

“Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk pansus angket Jiwasraya,” ucap Benny.

Meski demikian, Benny tak mempermasalahkan langkah Komisi VI DPR RI membentuk Panja Jiwasraya.

Menurutnya, panja tersebut hanya bersifat internal di Komisi VI saja. “Panja itu internal, silakan,” katanya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR membentuk Panja terkait kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya.

Komposisi keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Jumlah anggota Pansus ditetapkan oleh Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang.

Pimpinan Pansus bersifat kolektif, terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.

Proses pemilihan oleh dan dari anggota Pansus dalam sebuah Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Sedangkan Panitia Kerja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh tiap alat kelengkapan DPR untuk mengefisienkan kinerjanya.

Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pengaturan Panja, dari pembentukan, jenis tugas, mekanisme kerja, pengisian keanggotaan, masa kerja, pertanggungjawaban, sampai dengan pembubarannya, ditetapkan oleh alat kelengkapan yang membentuknya.

Sukrie

Pos terkait