Aktivis APMI, Hebat! Mantan Narapidana Berlenggak Lenggok di Pemkab Takalar

  • Whatsapp

TAKALAR – pantau24jam.com. Salah satu Aktivis APMI Takalar Asman, mengganggap mutasi Pemkab Takalar Rezim SK-HD dapat dikatakan hampir setiap saat melakukan rotasi dan non job jabatan struktural.

Walaupun demikian, dalam penataan dan penempatan posisi jabatan secara aturan adalah kewenangan atau hak prerogatif pimpinan dalam hal ini, Bupati Takalar, dengan tujuan tercapainya program, visi dan misi pemerintahan SK-HD.

Rotasi atau demosi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator lingkup Pemkab Takalar kembali menjadi perbincangan publik, baik dari kalangan birokrasi ASN, pemuda pemerhati pemerintah serta dari kalangan aktivis

Asman menilai, mutasi Bupati Takalar, yang kemudian ditindaklanjuti OPD terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD), secara syarat dasar dalam mutasi atau demosi harus melihat dari berbagai hal.

“Baik dari sisi pengalaman, tingkat pendidikan, tanggung jawab, prestasi kerja, inisiatif, kreatif dan terpenting, dapat mengetahui mana pejabat yang tidak pernah terlibat kasus hukum dalam kasus tindak pidana”, terang Aswan pada media ini 24/01/2020

Salah satu contoh Muh Irfan, saat ini menjabat sebagai Kabag ULP di Pemkab Takalar, pernah terlibat perkara hukum hingga terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor : 402/K/Pidsus 2011, Muh Irfan ST,M.SI, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.

Kita lihat catatan hukum saudara Muhammad Irfan pernah bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, disana dia disapa Kareng Sewang dan pernah menjalani hukuman tahanan penjara di rutan Jeneponto, pemda jeneponto tahu masalah tersebut kemudian Muh. Irfan pindah ke Kabupaten Takalar.

“Bahwa seorang baperjakat dalam hal ini dibentuk sebagai badan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian yang tergabung di dalam inspektorat tidak teliti dalam pemberian jabatan dan tanggung jawab kepada Muh Irfan, mengurus pengadaan barang dan jasa sebagai Kabag ULP di Pemkab Takalar hingga masih menjabat saat ini”, cetusnya

Secara tegas kami dari Aspirasi Pelajar Mahasiswa Indonesia mendesak Bupati Takalar segera memberhentikan pejabat layanan pengadaan barang sebagai bentuk kepatuhan UUD dan upaya mendukung terciptanya birokrasi pemerintahan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), ini untuk kebaikan pemerintahan SK-HD” tegar Asman Putra Surya”

Ketua APMI Makassar, Sahrul menilai pemerintah Takalar saat ini tidak melihat mana pejabat sudah dinyatakan terlibat kasus hukum dan mana yang tidak terlibat, akibatnya mantan narapidana akan berlenggak lenggok hingga pasang badan.

“Seharusnya Bupati Takalar, mendukung upaya penegakan tindak pidana korupsi dan melihat karakteristik dari berbagai pihak jajaran lingkup Takalar untuk diberikan tanggung jawab dengan tujuan menciptakan prestasi pekerjaan sehingga Takalar lebih dapat bersaing dengan Kabupaten lain dan bebas dari KKN”, beber Sahrul

Harap Bupati Takalar, dalam menggunakan haknya harus teliti melihat dan berkaca pada saat Muh. Irfan menjabat di jeneponto, apalagi jabatan saat ini, berikan sanksi dengan mencabut SK pengangkatan Kabag ULP dan menyeret pada proses hukum yg telah melakukan pembohongan publik.

Sikki/Alfian

Pos terkait