PPI Bontobahari Jadi Sorotan Warga Nelayan

  • Whatsapp
Kantor PPI Bontobahari

Pantau24jam.com, Bontobahari – Ketua Kelompok Nelayan Bontobahari, Saripuddin, mengeluhkan sikap Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan.

Saripuddin saat dikonfirmasi di depan Kantor UPT Dinas Perikanan Kelautan mengeluhkan sikap Kepala UPT yang diduga jarang berada di Kantor

Sehingga masyarakat sulit mendapatkan pelayanan, meskipun banyak pengaduan dari masyarakat nelayan

“Kepala pelayanan unit terpadu seolah-olah hanya menutup mata dan tidak memperdulikan keluhan nelayan,” katanya. 

Tak hanya itu, Kepala UPT Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dianggap tidak bisa bekerja, karena setiap ada keluhan nelayan tidak pernah ditindaklanjuti, sebab keberadaannya saja tidak bisa dipastikan karena jarang ada di kantornya. 

Beberapa persoalan yang terjadi di lokasi PPI termasuk adanya bentangan tali dari kapal pesiar milik orang luar, sehingga menyebabkan kapal nelayan saat keluar masuk merasa terganggu dengan keberadaan kapal pesiar milik orang asing

Kantor UPT Dinas Perikanan Kelautan

Selain itu, masyarakat mengeluhkan terkait adanya banyak sampah yang di buang di sekitar areal PPI di Pelabuhan Bontobahari

Dinas Kelautan melalui Kepala Unit Pelayanan saat dikonfirmasi melalui via telepon genggamnya mengatakan itu menjadi prioritas kami

“Itu sudah menjadi prioritas kami, akan tetapi perlu juga diketahui bahwa selain Dinas Perikanan Kelautan, tentu juga peran aktif sabandar diperlukan” katanya 

“Saya akui bahwa saya jarang di kantor, karena bukan hanya PPI Bontobahari yang kami pantau, akan tetapi ada beberapa kabupaten yang kami awasi, mulai Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan  Selayar,” tutupnya. 

Berdasarkan pantuan media ini, Lembaga Masyarakat Anti Penyalahguanaan Jabatan (MAPJ) mengecam tindakan Dinas UPT, sebab hanya tinggal diam, dan jarang berada di kantor

Sehingga pengaduan masyarakat tidak tepat sasaran, beberapa kejadian yang dilaporkan kelompok nelayan, namun hingga saat ini tidak ada realisasi, dan hanya jalan di tempat.

“Termasuk adanya beberapa kapal-kapal pesiar milik asing yang sandar di Pelabuhan PPI, sehingga para nelayan terganggu” pungkasnya

(Andi Bur)

Pos terkait